JAKARTA (KORAN_ONLINE/ANTARA News) - Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak boleh lagi menggunakan aset yang diberikan oleh negara untuk berbisnis, sesuai ketentuan UU No34/2004 tentang TNI yang melarang institusi pertahanan itu menjalankan bisnis.
"Selama ini banyak aset negara yang diberikan negara seperti lapangan sepakbola, atau arena olahraga lainnya yang `diobyekkan` kepada publik dengan memungut biaya," kata pengamat militer Agus Widjojo dalam peluncuran buku "Menggusur Bisnis Militer" di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, negara memberikan segala fasilitas seperti arena olahraga secara gratis untuk membentuk fisik yang kuat bagi para prajurit. "Jadi, tidak adil, jika kemudian aset negara yang diberikan secara cuma-cuma itu kemudian `diobyekkan` kepada masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas itu dengan membayar," tuturnya.
Selain tidak sesuai etika, tambah Agus, praktik itu juga telah menjeremuskan TNI dalam sebuah kegiatan yang berorientasi mencari keuntungan dalam bentuk finansial.
"Kalau pun ingin `berbagi` dengan masyarakat, maka mereka tidak perlu dipungut biaya dengan alasan apapun termasuk alasan kesejahteraan prajurit," ujarnya, menambahkan.
Agus mengatakan, penggunaan aset negara oleh TNI untuk mencari keuntungan juga berdampak bagi terbentuknya kultur persaingan bisnis yang tidak sehat seperti tidak adanya transparansi dan good governance.
"Karena itu, ke depan aset negara yang diberikan TNI benar-benar adalah aset yang mendukung pertahanan negara dan tidak boleh dibisniskan kepada publik," ujarnya, menegaskan.
Pada kesempatan yang sama pengamat politik CSIS Edy Prasetyono mengatakan, penuntasan bisnis TNI harus benar-benar menjadi kepedulian semua pihak termasuk pemerintah, untuk dapat memberikan tingkat kesejahteraan prajurit yang memadai.
"Selain itu, TNI juga harus berani untuk melakukan reformasi internal secara lebih berani dalam restrukturisasi di tubuh TNI. Karena alokasi anggaran yang diberikan tidak akan pernah cukup, antara lain karena panjangnya rantai birokrasi dalam penyusunan anggaran dan pengerahan personel untuk sebuah operasi," katanya.
Tidak itu saja, pengelolaan anggaran pertahanan juga harus sesuai strategi pertahanan yang matang. "Dengan segala perhitungan yang matang, maka anggaran yang disediakan untuk pertahanan akan efektif, dan kesejahteraan prajurit terjamin dan TNI tak perlu lagi berbisnis mencari tambahan," ujar Edy.
Pada kesempatan yang sama Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, hingga kini peraturan presiden tentang pengalihan bisnis TNI masih berada di tangan sekretaris negara.
"Kami masih menyamakan persepsi tentang apa itu bisnis TNI hingga perpres itu nanti tidak ada lagi dipersepsikan secara berbeda-beda," katanya.
Ia mengatakan, dari hasil kajian Tim Supervisi Pengalihan Bisnis TNI dari 1.500 unit bisnis di TNI hanya enam yang layak menjadi perseroan.(*)
Monday, June 11, 2007
Kongres AS Tak Mau Lagi Campuri Masalah Papua
JAKARTA (KORAN_ONLINE/ANTARA News) - Kongres Amerika Serikat (AS) tak lagi mempertanyakan status Papua dan menghormati sepenuhnya kedaulatan Republik Indonesia (RI) atas wilayah tersebut.
"Bahkan, para 'Congressmen' (anggota Kongres-Red) juga menyambut gembira dengan kemajuan di Papua," kata tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Taufiq Kiemas dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.
Delegasi PDIP dipimpin Taufiq Kiemas sejak Senin (4/6) melakukan lawatan ke AS. Anggota rombongan itu adalah Pramono Anung, Emir Moeis, Andreas Pareira, Hasto Kristiyanto, Helmy Fauzy, M. Yamin, Budiman Sudjatmiko serta Muhammad Ikhsan Yunus. Senin (11/6) ini rombongan bertolak ke tanah air.
Di Washington, Taufiq dan rombongan menemui sejumlah senator dan anggota Kongres, termasuk Eni Faleomavaega, anggota kongres asal Samoa Timur yang sempat bersuara keras soal Papua.
Dalam pertemuan dengan Eni selama 40 menit di Rayburn Building di Kompleks Capitol Hill, Washington DC, delegasi PDIP mendiskusikan isu Papua. "Eni Faleomavaega kini tak lagi berfikir tentang Papua Merdeka," kata Taufiq.
Kepada delegasi PDIP, Eni menyatakan kegembiraaanya bahwa kondisi Papua semakin membaik dengan kian banyaknya tokoh-tokoh setempat yang tampil dalam banyak posisi di pemerintahan daerah.
Eni mengatakan tidak ingin lagi ikut campur soal Papua. "Saya tak ingin memperkeruh keadaan," kata Eni, yang menjabat sebagai Ketua Sub-Komisi Asia Pasifik di Kongres AS, seperti dikutip oleh Taufiq.
Selama dalam pembicaraan, kata Taufiq pula, Eni tak lagi mengungkit soal draf undang-undang, yang disebut sebagai HR (House of Representative) nomor 1602, yang salah satu seksinya berisi tentang gugatan integrasi Papua ke Indonesia.
Dalam pandangan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP itu, Eni ingin memberi kesan bahwa draf tersebut sudah dikubur.
Menurut Taufiq, PDIP meyakinkan Eni bahwa RI serius dalam menangani Papua, termasuk di dalamnya adalah mendorong partisipasi publik setempat dalam setiap upaya pembangunan.
"Termasuk mendorong putera Papua untuk menduduki posisi penting di pemerintahan. "Kami juga menceritakan bahwa dua gubernur di Papua adalah putera setempat yang menjadi kader PDIP," ujar Taufiq.
Taufiq juga mengatakan bahwa sebagai partai oposisi, pihaknya ikut mendukung kemajuan Papua melalui politik anggaran.
Eni, menurut Taufiq, senang mendengar uraian dari Emir Moeis, ketua Panitia Anggaran DPR yang ikut dalam delegasi PDIP bahwa pada tahun ini alokasi APBN untuk Papua sudah lebih dari 4 miliar dolar AS atau sekitar Rp40 triliun. "Angka itu fantastik," kata Taufiq, mengutip komentar Eni.
Dalam kesempatan itu, atas nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Taufiq dan Pramono mengundang Eni untuk datang ke Jakarta dan akan ditemani bila berkunjung ke Papua agar melihat sendiri perkembangan di sana. (*)
"Bahkan, para 'Congressmen' (anggota Kongres-Red) juga menyambut gembira dengan kemajuan di Papua," kata tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Taufiq Kiemas dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.
Delegasi PDIP dipimpin Taufiq Kiemas sejak Senin (4/6) melakukan lawatan ke AS. Anggota rombongan itu adalah Pramono Anung, Emir Moeis, Andreas Pareira, Hasto Kristiyanto, Helmy Fauzy, M. Yamin, Budiman Sudjatmiko serta Muhammad Ikhsan Yunus. Senin (11/6) ini rombongan bertolak ke tanah air.
Di Washington, Taufiq dan rombongan menemui sejumlah senator dan anggota Kongres, termasuk Eni Faleomavaega, anggota kongres asal Samoa Timur yang sempat bersuara keras soal Papua.
Dalam pertemuan dengan Eni selama 40 menit di Rayburn Building di Kompleks Capitol Hill, Washington DC, delegasi PDIP mendiskusikan isu Papua. "Eni Faleomavaega kini tak lagi berfikir tentang Papua Merdeka," kata Taufiq.
Kepada delegasi PDIP, Eni menyatakan kegembiraaanya bahwa kondisi Papua semakin membaik dengan kian banyaknya tokoh-tokoh setempat yang tampil dalam banyak posisi di pemerintahan daerah.
Eni mengatakan tidak ingin lagi ikut campur soal Papua. "Saya tak ingin memperkeruh keadaan," kata Eni, yang menjabat sebagai Ketua Sub-Komisi Asia Pasifik di Kongres AS, seperti dikutip oleh Taufiq.
Selama dalam pembicaraan, kata Taufiq pula, Eni tak lagi mengungkit soal draf undang-undang, yang disebut sebagai HR (House of Representative) nomor 1602, yang salah satu seksinya berisi tentang gugatan integrasi Papua ke Indonesia.
Dalam pandangan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP itu, Eni ingin memberi kesan bahwa draf tersebut sudah dikubur.
Menurut Taufiq, PDIP meyakinkan Eni bahwa RI serius dalam menangani Papua, termasuk di dalamnya adalah mendorong partisipasi publik setempat dalam setiap upaya pembangunan.
"Termasuk mendorong putera Papua untuk menduduki posisi penting di pemerintahan. "Kami juga menceritakan bahwa dua gubernur di Papua adalah putera setempat yang menjadi kader PDIP," ujar Taufiq.
Taufiq juga mengatakan bahwa sebagai partai oposisi, pihaknya ikut mendukung kemajuan Papua melalui politik anggaran.
Eni, menurut Taufiq, senang mendengar uraian dari Emir Moeis, ketua Panitia Anggaran DPR yang ikut dalam delegasi PDIP bahwa pada tahun ini alokasi APBN untuk Papua sudah lebih dari 4 miliar dolar AS atau sekitar Rp40 triliun. "Angka itu fantastik," kata Taufiq, mengutip komentar Eni.
Dalam kesempatan itu, atas nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Taufiq dan Pramono mengundang Eni untuk datang ke Jakarta dan akan ditemani bila berkunjung ke Papua agar melihat sendiri perkembangan di sana. (*)
Kepala SMPN V Pendopo Dilantik
PENDOPO LINTANG (KORAN_ONLINE): Bupati Empatlawang Drs. Abdul Subur,Jumat (8/6-07) melantik Salda Yusuf, SPd., sebagai Kepala SMPN V Pendopo Lintang, di gedung SMP setempat, Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo Lintang, Kabupaten Empatlawang.
Abdul Subur mengharapkan keberadaan SMP tersebut dapat menjadi sarana pencerdasan generasi penerus di Lintang Empat Lawang. SMP ini juga diharapkan dapat menyerap lulusan SD di desa-desa sekitar seperti Gunung Meraksa Baru, Beruge Tengah, Batucawang, Manggilan, dan Gunung Meraksa Lama.
Selain melantik kepala SMPN V, Bupati Empatlawang juga meresmikan beroperasinya Pondok Pesantren di Pendopo. Pondok pesantren ini didirikan atas prakarsa dan dana dari seorang tokoh Lintang Empatlawang yang berada di Jakarta, H.Effendi Sohar.
Berdirinya pondok pesantren tersebut diharapkan bakal menjadi kawah candradimuka generasi muda muslim dalam menempa diri mereka di bidang keimanan, moral, dan pengetahuan.(amd)
Abdul Subur mengharapkan keberadaan SMP tersebut dapat menjadi sarana pencerdasan generasi penerus di Lintang Empat Lawang. SMP ini juga diharapkan dapat menyerap lulusan SD di desa-desa sekitar seperti Gunung Meraksa Baru, Beruge Tengah, Batucawang, Manggilan, dan Gunung Meraksa Lama.
Selain melantik kepala SMPN V, Bupati Empatlawang juga meresmikan beroperasinya Pondok Pesantren di Pendopo. Pondok pesantren ini didirikan atas prakarsa dan dana dari seorang tokoh Lintang Empatlawang yang berada di Jakarta, H.Effendi Sohar.
Berdirinya pondok pesantren tersebut diharapkan bakal menjadi kawah candradimuka generasi muda muslim dalam menempa diri mereka di bidang keimanan, moral, dan pengetahuan.(amd)
Subscribe to:
Posts (Atom)
