By JASON STRAZIUSO
Five Americans and two other soldiers died when a Chinook helicopter was apparently shot down Wednesday evening in Afghanistan's most volatile province, a U.S. military official said. The Taliban claimed responsibility.
NATO's International Security Assistance Force said other troops rushing to the scene were ambushed and had to call in air support to drive off their attackers.
Initial reports suggested the helicopter was hit with a rocket-propelled grenade, said the U.S. official, who insisted on speaking anonymously because the crash was still under investigation. NATO said there were no survivors.
Along with the five Americans, two soldiers from Britain and Canada who had been passengers
were also killed, military officials said.
A purported Taliban spokesman, Qari Yousef Ahmadi, claimed in a phone call to The Associated Press that militants shot the helicopter down in southern Helmand province, the world's largest opium poppy-growing region where combat has been heavy in recent months.
Ahmadi did not offer any proof for his claim, but he specified the helicopter crashed in the Kajaki district hours before NATO reported that information. Kajaki is the site of a hydroelectric dam and the scene of recent fighting.
NATO said the CH-47 Chinook was carrying a crew of five and two military passengers when it crashed. The cause was "being determined by military officials," it said.
NATO said troops going to the crash site were ambushed by enemy fighters and the unit called in an airstrike "to eliminate the enemy threat." It did not say if the troops were from the U.S.-led coalition, NATO's force or the Afghan army. One civilian was injured by gunfire.
The CH-47 Chinook, a heavy transport helicopter with two rotors, can carry around 40 soldiers plus a small crew. The fact it was flying at night suggested the aircraft might have been carrying troops on a nighttime air assault.
Kajaki is the site of a large U.S.-funded hydroelectric dam now being repaired so it can provide electricity to the southern city of Kandahar. British troops, who make up the bulk of the forces in Helmand province, have been engaged in fierce fighting around the dam protecting it.
The NATO force, which is responsible for a countrywide counterinsurgency campaign, has 37,000 soldiers, including about 14,000 Americans. There are 12,000 U.S. troops in the separate U.S.-led coalition, which trains the Afghan army and conducts Special Forces anti-terrorism operations.
Thursday, May 31, 2007
Tuesday, May 29, 2007
Pilgub Lampung 2008
BANDARLAMPUNG (KORAN_ONLINE): Tiga partai politik mengutamakan kadernya pada Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2008. Ketiga parpol itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PDI Perjuangan, dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Jajuli mengatakan DPW PKS melalui Tim Optimalisasi Musyarokah Wilayah (Tomwil) yang bekerja sejak tahun 2006 sudah mengantongi delapan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Namun, ia belum bersedia menyebutkan delapan nama tersebut. "Tiga dari kader dan lima bukan kader. Untuk calon gubernur dari kader PKS, sedangkan calon wakilnya bisa dari kader atau dari luar PKS," kata Ahmad Jajuli, hari Selasa (29-5).
Akhir bulan Mei 2007, Tomwil akan menyampaikan rekomendasi awal ke DPP nama-nama yang akan diusung. Tahap selanjutnya, paling lambat akhir tahun 2007 PKS sudah memiliki tiga pasang bakal calon dan kemudian salah satu di antaranya akan ditetapkan DPP sebagai pasangan calon resmi dari PKS.
Di tempat terpisah, Sekretaris DPD PDI-P Lampung Nurhasanah mengatakan partainya memprioritaskan kader dalam Pilgub tahun 2008. Meskipun demikian, hal itu bukan merupakan harga mati. "Penjaringan dan penyaringan dilakukan terbuka. Siapa saja boleh mendaftar sebagai bakal calon dari PDI Perjuangan tanpa memandang asal usul partai," kata Nurhasanah.
Ia menambahkan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung dari PDI-P akan ditetapkan DPP pada awal bulan Februari 2008. Hal itu sesuai dengan instruksi DPP PDI-P yang menyebutkan minimal delapan bulan sebelum Pilkada, DPD PDI-P Lampung sudah harus mengusulkan nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Nurhasanah menguraikan proses penetapan calon sejak tahap penjaringan dan penyaringan. Tahap penjaringan diawali pendaftaran dan verifikasi serta survei pilkada.
Kemudian dilanjutkan tahap penyaringan. Pada tahap ini, nama-nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan direkomendasikan ke DPP setelah melalui rapat kerja daerah khusus.
Sementara itu, Ketua DPW PAN Lampung Abdullah Fadri Auli yang ditemui di Gedung DPRD Lampung mengatakan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diajukan PAN salah satunya harus kader partai. Hal itu sesuai dengan hasil rapat koordinasi wilayah yang digelar PAN beberapa waktu lalu.
"Persoalan apakah kader PAN itu maju sebagai gubernur atau wakil gubernur bergantung pada koalisi. PAN tidak bisa mengusung calon sendiri dan harus berkoalisi. Sebab itu, keputusannya akan dibicarakan di tingkat koalisi," kata Abdullah Fadri.PILGUB
Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Jajuli mengatakan DPW PKS melalui Tim Optimalisasi Musyarokah Wilayah (Tomwil) yang bekerja sejak tahun 2006 sudah mengantongi delapan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Namun, ia belum bersedia menyebutkan delapan nama tersebut. "Tiga dari kader dan lima bukan kader. Untuk calon gubernur dari kader PKS, sedangkan calon wakilnya bisa dari kader atau dari luar PKS," kata Ahmad Jajuli, hari Selasa (29-5).
Akhir bulan Mei 2007, Tomwil akan menyampaikan rekomendasi awal ke DPP nama-nama yang akan diusung. Tahap selanjutnya, paling lambat akhir tahun 2007 PKS sudah memiliki tiga pasang bakal calon dan kemudian salah satu di antaranya akan ditetapkan DPP sebagai pasangan calon resmi dari PKS.
Di tempat terpisah, Sekretaris DPD PDI-P Lampung Nurhasanah mengatakan partainya memprioritaskan kader dalam Pilgub tahun 2008. Meskipun demikian, hal itu bukan merupakan harga mati. "Penjaringan dan penyaringan dilakukan terbuka. Siapa saja boleh mendaftar sebagai bakal calon dari PDI Perjuangan tanpa memandang asal usul partai," kata Nurhasanah.
Ia menambahkan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung dari PDI-P akan ditetapkan DPP pada awal bulan Februari 2008. Hal itu sesuai dengan instruksi DPP PDI-P yang menyebutkan minimal delapan bulan sebelum Pilkada, DPD PDI-P Lampung sudah harus mengusulkan nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Nurhasanah menguraikan proses penetapan calon sejak tahap penjaringan dan penyaringan. Tahap penjaringan diawali pendaftaran dan verifikasi serta survei pilkada.
Kemudian dilanjutkan tahap penyaringan. Pada tahap ini, nama-nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan direkomendasikan ke DPP setelah melalui rapat kerja daerah khusus.
Sementara itu, Ketua DPW PAN Lampung Abdullah Fadri Auli yang ditemui di Gedung DPRD Lampung mengatakan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diajukan PAN salah satunya harus kader partai. Hal itu sesuai dengan hasil rapat koordinasi wilayah yang digelar PAN beberapa waktu lalu.
"Persoalan apakah kader PAN itu maju sebagai gubernur atau wakil gubernur bergantung pada koalisi. PAN tidak bisa mengusung calon sendiri dan harus berkoalisi. Sebab itu, keputusannya akan dibicarakan di tingkat koalisi," kata Abdullah Fadri.PILGUB
Sertifikat Gunung Sari Diproses
Sertifikat Gunung Sari Diproses
BANDARLAMPUNG (KORAN_ONLINE): Warga Gunung Sari menyambut baik pernyataan Kepala BPN Lampung tentang status tanah di kawasan tersebut. Warga akan mengajukan permohonan hak sertifikasi ke BPN dan PT KA.
Ketua Forum Masyarakat Gunung Sari Bersatu (FM-GSB) Perhendra, Selasa (29-5), mengatakan masyarakat Kelurahan Gunung Sari, Tanjungkarang Pusat, akan mengikuti aturan main untuk mendapatkan hak sertifikasi lahan milik PK Kereta Api (KA) itu.
"Kami akan meminta petunjuk BPN. Jika harus mengajukan permohonan penglepasan hak dari PT KA, kami segera melakukan pertemuan dengan PT KA," kata Perhendra.
Malam ini, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda Gunung Sari akan bermusyawarah membahas masalah tersebut. Setelah itu, perwakilan warga akan mengajukan permohonan hak sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Kami akan ikuti aturan main sekalipun jalan yang harus kami tempuh begitu panjang. Apa yang dikatakan BPN dan Pemkot melegakan hati kami," kata Perhendra.
Sebelumnya, Kepala Kanwil BPN Lampung Horasman Sitanggang menyatakan tanah Gunung Sari bisa dikonversi menjadi hak milik karena wilayah tersebut milik negara yang sudah ditempati warga selama puluhan tahun. Dirut PT KA Ronni Wahyudi juga menyatakan status kawasan Gunung Sari yang berada dalam status hak penggunaan lahan (groundkart) PT KA bisa dibicarakan.
Wakil Wali Kota Bandar Lampung Kherlani berharap BPN dan PT KA bisa merealisasikan proses sertifikasi. "Saya tidak ingin Dirut PT KA hanya lip service, tidak ada tindak lanjutnya. Jika PT KA bersedia melepas lahan tersebut, Pemkot akan memberikan rekomendasi surat-surat yang dibutuhkan agar warga mendapatkan sertifikat," ujarnya.
Jika PT KA memberi izin, selanjutnya harus ada persetujuan Menteri BUMN dan DPR. "Jika proses itu selesai, kami tinggal meminta BPN menerbitkan sertifikat," kata Kherlani.
Dari pihak BPN, Horasman Sitanggang menyatakan siap melayani warga. "Kalau PT KA ikhlas melepas tanah itu, proses sertifikasi akan berlangsung cepat dan mudah. Warga tinggal mengurus administrasinya," kata dia.
Agar PT KA melepas lahan tersebut secara ikhlas, diperlukan dukungan dari PT KA, Wali Kota, dan berbagai pihak.
Rencana penggusuran Gunung Sari untuk pembangunan hotel dan pertokoan juga mendapat perhatian DPRD Lampung. Ketua DPRD Lampung Indra Karyadi menyatakan akan memanggil Wali Kota Bandar Lampung, DPRD Kota, PT KA, dan perwakilan warga Gunung Sari untuk membicarakan rencana pengembangan kawasan tersebut.
Indra menyatakan sudah mencoba mengomunikasikan masalah itu dengan Wali Kota Eddy Sutrisno. "Karena beliau masih ada kesibukan, kemungkinan dalam waktu dekat kami akan membahas persoalan ini," kata Indra di ruang kerjanya.
Indra sepakat dengan rencana Pemkot Bandar Lampung. "Jika ada rencana pembangunan, itu hak pemerintah. Tentu, masyarakat juga memiliki hak berbeda," ujarnya.
Indra menilai masyarakat tidak mengetahui persoalan sebenarnya. "Maka itu kami akan memanggil semua elemen untuk membicarakan masalah itu," kata Indra.
BANDARLAMPUNG (KORAN_ONLINE): Warga Gunung Sari menyambut baik pernyataan Kepala BPN Lampung tentang status tanah di kawasan tersebut. Warga akan mengajukan permohonan hak sertifikasi ke BPN dan PT KA.
Ketua Forum Masyarakat Gunung Sari Bersatu (FM-GSB) Perhendra, Selasa (29-5), mengatakan masyarakat Kelurahan Gunung Sari, Tanjungkarang Pusat, akan mengikuti aturan main untuk mendapatkan hak sertifikasi lahan milik PK Kereta Api (KA) itu.
"Kami akan meminta petunjuk BPN. Jika harus mengajukan permohonan penglepasan hak dari PT KA, kami segera melakukan pertemuan dengan PT KA," kata Perhendra.
Malam ini, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda Gunung Sari akan bermusyawarah membahas masalah tersebut. Setelah itu, perwakilan warga akan mengajukan permohonan hak sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Kami akan ikuti aturan main sekalipun jalan yang harus kami tempuh begitu panjang. Apa yang dikatakan BPN dan Pemkot melegakan hati kami," kata Perhendra.
Sebelumnya, Kepala Kanwil BPN Lampung Horasman Sitanggang menyatakan tanah Gunung Sari bisa dikonversi menjadi hak milik karena wilayah tersebut milik negara yang sudah ditempati warga selama puluhan tahun. Dirut PT KA Ronni Wahyudi juga menyatakan status kawasan Gunung Sari yang berada dalam status hak penggunaan lahan (groundkart) PT KA bisa dibicarakan.
Wakil Wali Kota Bandar Lampung Kherlani berharap BPN dan PT KA bisa merealisasikan proses sertifikasi. "Saya tidak ingin Dirut PT KA hanya lip service, tidak ada tindak lanjutnya. Jika PT KA bersedia melepas lahan tersebut, Pemkot akan memberikan rekomendasi surat-surat yang dibutuhkan agar warga mendapatkan sertifikat," ujarnya.
Jika PT KA memberi izin, selanjutnya harus ada persetujuan Menteri BUMN dan DPR. "Jika proses itu selesai, kami tinggal meminta BPN menerbitkan sertifikat," kata Kherlani.
Dari pihak BPN, Horasman Sitanggang menyatakan siap melayani warga. "Kalau PT KA ikhlas melepas tanah itu, proses sertifikasi akan berlangsung cepat dan mudah. Warga tinggal mengurus administrasinya," kata dia.
Agar PT KA melepas lahan tersebut secara ikhlas, diperlukan dukungan dari PT KA, Wali Kota, dan berbagai pihak.
Rencana penggusuran Gunung Sari untuk pembangunan hotel dan pertokoan juga mendapat perhatian DPRD Lampung. Ketua DPRD Lampung Indra Karyadi menyatakan akan memanggil Wali Kota Bandar Lampung, DPRD Kota, PT KA, dan perwakilan warga Gunung Sari untuk membicarakan rencana pengembangan kawasan tersebut.
Indra menyatakan sudah mencoba mengomunikasikan masalah itu dengan Wali Kota Eddy Sutrisno. "Karena beliau masih ada kesibukan, kemungkinan dalam waktu dekat kami akan membahas persoalan ini," kata Indra di ruang kerjanya.
Indra sepakat dengan rencana Pemkot Bandar Lampung. "Jika ada rencana pembangunan, itu hak pemerintah. Tentu, masyarakat juga memiliki hak berbeda," ujarnya.
Indra menilai masyarakat tidak mengetahui persoalan sebenarnya. "Maka itu kami akan memanggil semua elemen untuk membicarakan masalah itu," kata Indra.
Kawanan Gajah Liar Tewaskan Warga
BANDAR LAMPUNG (KORAN_ONLINE): Kawanan gajah Sumatera dari hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)-Lampung, kembali beraksi dan menelan korban. Dua orang warga Ulu Semong, Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, tewas diserang hewan berbelalai itu.
Informasi diperoleh ANTARA Bandarlampung menyebutkan, kawasan gajah liar yang berjumlah 5-6 ekor itu pada Jumat (25/5) malam di Dusun Penangkulan, Pekon (Kampung) Ulu Semong, Kec. Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus kembali mencederai hingga tewas Bainem (40) dan anak bungsunya, Evi (3), warga Pekon Gunungsari di Ulu Belu.
Tubuh kedua korban tewas itu diduga kuat akibat amukan kawanan gajah liar yang selama ini memang dikenal sangat ditakuti warga sekitar hutan di Tanggamus dan Lampung Barat itu, ditemukan warga sekitar dalam kondisi mengenaskan dengan luka-luka berat bahkan telah tercerai berai tidak jelas lagi bentuknya, terutama tubuh Bainem.
Menurut beberapa warga di sana, saat itu diketahui adanya kelompok gajah liar dari kelompok "Davit Cang" (Davit si pincang, julukan pimpinan kawanan itu), yang masuk ke perkampungan dan mendekati gubuk-gubuk warga di kampung itu.
Bainem bersama suaminya, Muzari (47) dan kedua anaknya Evi dan Beti, berusaha mengungsi serta menghindari gajah-gajah itu dengan berlari menjauh.
Namun hanya Muzari dan satu anaknya, Beti yang berhasil selamat, sedangkan Bainem dan Evi menjadi korban keganasan kawanan gajah liar "Davit Cang", karena tertinggal di belakang saat suami dan satu anaknya yang lain berlari menghindari amukan gajah liar tersebut.
Kawanan Davit Cang itu memang telah didesak warga untuk segera direlokasi ke hutan yang lebih dalam agar tidak mengusik dan menimbulkan korban jiwa lagi.
Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Ir Lusman Pasaribu MSc membenarkan musibah tewasnya lagi dua orang warga yang dipastikan akibat korban amukan gajah liar kawanan "Davit Cang" itu.
"Benar, keduanya menurut laporan dari lapangan memang tewas akibat amukan gajah liar," ujar Lusman pula.
Dia juga memastikan kawanan gajah itu adalah rombongan
"Davit Cang" yang selama ini terus dipantau dan diamat-amati dengan dukungan satellite-collar yang dipasang pada salah satu badan kawanan gajah liar tersebut.
Namun menurut Lusman, pada saat diperkirakan lewat pemantauan gerakannya kawanan gajah liar itu akan mendekat ke perkampungan tempat korban itu jatuh, kendati warga lain berhasil mengungsikan diri, ternyata mereka masih berada di lokasi kejadian.
"Kami pastikan daerah yang dilewati kawanan gajah itu adalah jalur lintasan tradisional gajah liar di sana. Kami dapat informasi, sebelumnya warga termasuk korban sudah diminta untuk mengungsi," ujar Lusman lagi.
Tapi dia belum memastikan lokasi kejadian tewasnya ibu dan anaknya itu, berada di dalam kawasan hutan (lindung) atau sudah masuk ke perkampungan dan permukiman penduduk.
"Petugas tengah dikerahkan ke lapangan untuk mengusir gajah liar itu, sekaligus mengecek lokasi yang sebenarnya untuk memastikan di dalam hutan atau bukan," kata Lusman pula.
Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Lampung, Ir Agus Harianta MSc belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut, karenanya HP-nya sedang tidak aktif kendati telah berkali-kali dihubungi hingga Minggu (27/5) malam.
Peratin (Kepala Kampung) Ulu Semong di Ulu Belu-Tanggamus, Darwin, juga belum dapat dihubungi karena lokasi yang cukup terpencil di salah satu kabupaten di Lampung itu.
Namun dipastikan, hingga saat ini kawanan gajah liar "Davit Cang" itu setidaknya telah menimbulkan enam orang warga Kabupaten Tanggamus yang tewas akibat amukannya, sejak Juli 2006 lalu.
Hingga kini juga belum dipastikan upaya relokasi kawanan gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) yang dikenal ganas dan telah menimbulkan cukup banyak korban jiwa itu.
Di dalam kawasan hutan di Lampung, termasuk hutan TNBBS diperkirakan masih hidup 600--700 ekor gajah liar yang belakangan diketahui sering keluar hutan dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat di sekitarnya karena belum ada solusi menyelesaikan konflik gajah liar dengan manusia itu.
Informasi diperoleh ANTARA Bandarlampung menyebutkan, kawasan gajah liar yang berjumlah 5-6 ekor itu pada Jumat (25/5) malam di Dusun Penangkulan, Pekon (Kampung) Ulu Semong, Kec. Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus kembali mencederai hingga tewas Bainem (40) dan anak bungsunya, Evi (3), warga Pekon Gunungsari di Ulu Belu.
Tubuh kedua korban tewas itu diduga kuat akibat amukan kawanan gajah liar yang selama ini memang dikenal sangat ditakuti warga sekitar hutan di Tanggamus dan Lampung Barat itu, ditemukan warga sekitar dalam kondisi mengenaskan dengan luka-luka berat bahkan telah tercerai berai tidak jelas lagi bentuknya, terutama tubuh Bainem.
Menurut beberapa warga di sana, saat itu diketahui adanya kelompok gajah liar dari kelompok "Davit Cang" (Davit si pincang, julukan pimpinan kawanan itu), yang masuk ke perkampungan dan mendekati gubuk-gubuk warga di kampung itu.
Bainem bersama suaminya, Muzari (47) dan kedua anaknya Evi dan Beti, berusaha mengungsi serta menghindari gajah-gajah itu dengan berlari menjauh.
Namun hanya Muzari dan satu anaknya, Beti yang berhasil selamat, sedangkan Bainem dan Evi menjadi korban keganasan kawanan gajah liar "Davit Cang", karena tertinggal di belakang saat suami dan satu anaknya yang lain berlari menghindari amukan gajah liar tersebut.
Kawanan Davit Cang itu memang telah didesak warga untuk segera direlokasi ke hutan yang lebih dalam agar tidak mengusik dan menimbulkan korban jiwa lagi.
Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Ir Lusman Pasaribu MSc membenarkan musibah tewasnya lagi dua orang warga yang dipastikan akibat korban amukan gajah liar kawanan "Davit Cang" itu.
"Benar, keduanya menurut laporan dari lapangan memang tewas akibat amukan gajah liar," ujar Lusman pula.
Dia juga memastikan kawanan gajah itu adalah rombongan
"Davit Cang" yang selama ini terus dipantau dan diamat-amati dengan dukungan satellite-collar yang dipasang pada salah satu badan kawanan gajah liar tersebut.
Namun menurut Lusman, pada saat diperkirakan lewat pemantauan gerakannya kawanan gajah liar itu akan mendekat ke perkampungan tempat korban itu jatuh, kendati warga lain berhasil mengungsikan diri, ternyata mereka masih berada di lokasi kejadian.
"Kami pastikan daerah yang dilewati kawanan gajah itu adalah jalur lintasan tradisional gajah liar di sana. Kami dapat informasi, sebelumnya warga termasuk korban sudah diminta untuk mengungsi," ujar Lusman lagi.
Tapi dia belum memastikan lokasi kejadian tewasnya ibu dan anaknya itu, berada di dalam kawasan hutan (lindung) atau sudah masuk ke perkampungan dan permukiman penduduk.
"Petugas tengah dikerahkan ke lapangan untuk mengusir gajah liar itu, sekaligus mengecek lokasi yang sebenarnya untuk memastikan di dalam hutan atau bukan," kata Lusman pula.
Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Lampung, Ir Agus Harianta MSc belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut, karenanya HP-nya sedang tidak aktif kendati telah berkali-kali dihubungi hingga Minggu (27/5) malam.
Peratin (Kepala Kampung) Ulu Semong di Ulu Belu-Tanggamus, Darwin, juga belum dapat dihubungi karena lokasi yang cukup terpencil di salah satu kabupaten di Lampung itu.
Namun dipastikan, hingga saat ini kawanan gajah liar "Davit Cang" itu setidaknya telah menimbulkan enam orang warga Kabupaten Tanggamus yang tewas akibat amukannya, sejak Juli 2006 lalu.
Hingga kini juga belum dipastikan upaya relokasi kawanan gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) yang dikenal ganas dan telah menimbulkan cukup banyak korban jiwa itu.
Di dalam kawasan hutan di Lampung, termasuk hutan TNBBS diperkirakan masih hidup 600--700 ekor gajah liar yang belakangan diketahui sering keluar hutan dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat di sekitarnya karena belum ada solusi menyelesaikan konflik gajah liar dengan manusia itu.
Sunday, May 27, 2007
APBD
BANDARLAMPUNG (KORAN_ONLINE): APBD Provinsi Lampung tahun 2007 menopang pembiayaan pada sektor pendidikan untuk memperkuat tiga pilar, yaitu perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola dan pencitraan publik.
Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Provinsi Lampung, Drs Hermansyah MURP di Bandarlampung, Sabtu, merinci dukungan pendanaan APBD daerahnya untuk
menopang penguatan tiga pilar pendidikan tersebut, antara lain bagi perluasan dan pemerataan pendidikan untuk beasiswa anak kurang mampu Rp20 miliar, dan rehab gedung sekolah Rp23,125 miliar.
"Sebanyak 100.000 siswa kurang mampu menjadi prioritas penerima beasiswa itu, dan sebanyak 714 ruang kelas sekolah termasuk madrasah dapat direhabilitasi," kata Hermansyah lagi.
Pembiayaan APBD lainnya, bagi pemberantasan buta aksara sebanyak 17.000 warga usia di atas 15 tahun dengan dana Rp6,7 miliar, Program Paket B setara SMP untuk
3.000 siswa dengan dana Rp1,7 miliar dan insentif guru di perdesaan terpencil untuk 3.000 guru dengan dana Rp9,150 miliar.
Program penguatan pilar peningkatan mutu relevansi dan daya saing, menurut Hermansyah, antara lain dengan peningkatan kompetensi guru (1.000 guru dengan
dana Rp700 juta) dan peningkatan kualifikasi guru (760 guru dengan dana Rp1,520 miliar).
Pengembangan sekolah bertaraf nasional dan internasional juga diprogramkan untuk 35 sekolah dengan dana Rp3,2 miliar.
Peningkatan mutu siswa dan kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditopang dana APBD 2007 sebesar Rp1,21 miliar dan pengadaan buku referensi muatan lokal
didukung dana Rp1,5 miliar.
"Kami juga memrogramkan bantuan sarana dan prasarana pendidikan tinggi dengan kesiapan dana Rp3,75 miliar," kata Hermansyah menjelaskan.
Dalam penguatan tata kelola dan pencitraan publik, APBD Lampung menopang biaya akreditasi sekolah sebanyak 100 sekolah dengan dana Rp400 juta, penyediaan
dokumentasi penilaian belajar siswa (Rp3,727 miliar), dan sosialisasi kebijakan, program, pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan pengembangan fungsi Dewan Pendidikan.
"Mudah-mudahan dukungan APBD Lampung 2007 bagi penguatan tiga pilar utama pendidikan itu sejalan dengan dukungan dana pendidikan dari APBN untuk daerah
ini, sehingga pendidikan di Lampung semakin maju dan berkualitas," demikian Kadis Diknas Lampung, Hermansyah MURP
Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Provinsi Lampung, Drs Hermansyah MURP di Bandarlampung, Sabtu, merinci dukungan pendanaan APBD daerahnya untuk
menopang penguatan tiga pilar pendidikan tersebut, antara lain bagi perluasan dan pemerataan pendidikan untuk beasiswa anak kurang mampu Rp20 miliar, dan rehab gedung sekolah Rp23,125 miliar.
"Sebanyak 100.000 siswa kurang mampu menjadi prioritas penerima beasiswa itu, dan sebanyak 714 ruang kelas sekolah termasuk madrasah dapat direhabilitasi," kata Hermansyah lagi.
Pembiayaan APBD lainnya, bagi pemberantasan buta aksara sebanyak 17.000 warga usia di atas 15 tahun dengan dana Rp6,7 miliar, Program Paket B setara SMP untuk
3.000 siswa dengan dana Rp1,7 miliar dan insentif guru di perdesaan terpencil untuk 3.000 guru dengan dana Rp9,150 miliar.
Program penguatan pilar peningkatan mutu relevansi dan daya saing, menurut Hermansyah, antara lain dengan peningkatan kompetensi guru (1.000 guru dengan
dana Rp700 juta) dan peningkatan kualifikasi guru (760 guru dengan dana Rp1,520 miliar).
Pengembangan sekolah bertaraf nasional dan internasional juga diprogramkan untuk 35 sekolah dengan dana Rp3,2 miliar.
Peningkatan mutu siswa dan kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditopang dana APBD 2007 sebesar Rp1,21 miliar dan pengadaan buku referensi muatan lokal
didukung dana Rp1,5 miliar.
"Kami juga memrogramkan bantuan sarana dan prasarana pendidikan tinggi dengan kesiapan dana Rp3,75 miliar," kata Hermansyah menjelaskan.
Dalam penguatan tata kelola dan pencitraan publik, APBD Lampung menopang biaya akreditasi sekolah sebanyak 100 sekolah dengan dana Rp400 juta, penyediaan
dokumentasi penilaian belajar siswa (Rp3,727 miliar), dan sosialisasi kebijakan, program, pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan pengembangan fungsi Dewan Pendidikan.
"Mudah-mudahan dukungan APBD Lampung 2007 bagi penguatan tiga pilar utama pendidikan itu sejalan dengan dukungan dana pendidikan dari APBN untuk daerah
ini, sehingga pendidikan di Lampung semakin maju dan berkualitas," demikian Kadis Diknas Lampung, Hermansyah MURP
Friday, May 25, 2007
BPD NET ONLINE DILUNCURKAN
JAKARTA (Koran_Online): Kualitas layanan Bank-Bank Pembangunan Daerah semakin ditingkatkan seiring dengan diluncurkannya BPD Net Online, yaitu layanan transaksi tunai maupun non tunai antar BPD secara online. Demikian disampaikan Ketua Asbanda (Asosiasi Bank Daerah) Winny E. Hassan pada acara peluncuran BPD Net Online sebagai rangkaian kegiatan PORSENI (Pekan Olahraga dan Seni) BPD-SI VII di Ballairate Hotel Pantai Gapura Makasar Sulawesi Selatan kemarin (18/5).
Winny menjelaskan, dengan adanya BPD Net Online akan memudahkan nasabah BPD dalam melakukan transaksi baik secara tunai maupun non tunai di BPD lainnya. “Nasabah akan semakin mudah melakukan setor maupun tarikan tunai dan non tunai di BPD lain,” katanya.
Dicontohkannya, bagi nasabah yang mempunyai rekening di cabang BPD ”A” misalnya, akan dapat melakukan penyetoran tunai dan non tunai di kantor cabang BPD ”B” maupun di BPD ”C”, demikian pula sebaliknya. ”Transaksi dapat terproses seketika itu juga karena telah online,” kata Winny.
Dan untuk mendukung layanan koneksi online tersebut dengan memanfaatkan jaringan ATM Bersama Artajasa maupun melalui counter teller di cabang-cabang BPD yang telah tergabung dalam program ini. Untuk tahap pertama, BPD yang tergabung dalam BPD Net Online sebanyak 13 BPD, yaitu Bank DKI, Bank Sulsel, Bank Sumut, BPD Aceh, BPD Bengkulu, BPD Bali, BPD NTT, Bank Nagari, BPD Kalsel, BPD Maluku, BPD Sultra, BPD Riau, dan Bank Lampung. ”BPD lainnya segera bergabung, hanya menunggu proses testing dalam hal switching, jika proses testing selesai maka dapat langsung bergabung dalam BPD Net Online ini,” tambah Winny.
Ditambahkannya, layanan BPD Net Online ini akan dapat dinikmati nasabah mulai saat ini. Dan agar nasabah BPD semakin terlayani dengan baik, untuk 3 bulan pertama, bagi nasabah yang melakukan transaksi melalui BPD Net Online tidak dikenakan biaya. ”Kita berikan layanan secara gratis kepada nasabah BPD, dan hal ini sudah disepakati oleh 26 BPD anggota Asbanda,” kata Winny.
Winny yang juga Direktur Utama Bank DKI itu menjelaskan bahwa fitur layanan BPD Net Online ini akan dikembangkan secara bertahap. Untuk saat ini yang sudah dapat dilaksanakan adalah melalui transaksi teller untuk setor dan tarik tunai antar BPD, sehingga nasabah tidak perlu menunggu terlalu lama proses transfer maupun setoran tunai di BPD lain. Dengan adanya BPD Net Online ini, Winny berharap akan dapat memberikan manfaat yang besar baik untuk nasabah maupun untuk BPD sendiri. Karena selain akan lebih efisien karena memanfaatkan koneksi masing-masing BPD, juga akan semakin mempercepat transaksi karena menggunakan backbone jaringan yang eksisting.
Winny mengharapkan dengan telah beroperasinya BPD Net Online, akan dapat memberikan beragam peluang bagi BPD diantaranya, jangkauan layanan di semua propinsi sampai ke pelosok daerah operasi BPD, kesiapan pengembangan jasa berbasis IT masing-masing BPD, peluang mengembangkan electronik channel bagi BPD, serta dapat memperkuat posisi BPD dalam rangka menghadapi API (Arsitekstur Perbankan Indonesia).
”Berbagai program pengembangan layanan perbankan elektronik ini merupakan jawaban BPD atas tuntutan kebutuhan nasabah yang menghendaki pelayanan perbankan dengan teknologi yang semakin canggih serta akan semakin efisien dalam menghadapi persaingan perbankan,” katanya.
Sebagai upaya melakukan efisiensi, BPD telah melaksanakan beberapa tahapan, yaitu :
1. Di bidang SDM melalui implementasi budaya kerja yang baru dari gaya birokrat menjadi ke arah service excelent, peningkatan cost consciousness (kesadaran biaya), pemberdayaan fungsi dan peran SDM saat over staffing, dan peningkatan pendidikan dan pelatihan.
2. Di bidang penelitian dan pengembangan, melalui pemberdayaan riset development untuk menghasilkan strategi dan action untuk meningkatkan produk layanan, promosi, komunikasi untuk emnangkap peluang peluang yang da dengan beroperasi secara lebih modern
3. Di bidang teknologi informasi melalui penguatan jaringan operasi antar BPD agar lebih efisien melalui ATM Bersama, BPD Net Online, SKBDN on line dan sentralisasi/share operations.
4. Di bidang bisnis melalui peningkatan fee based income melalui SKBDN, share operatiosn untuk data warehousing, pembiayaan-pembiyaan bersama, serta pengembangan produk simpanan bersama (Tabungan Simpeda)
Acara launching BPD Net Online ini juga dilakukan demo BPD Net Online dengan menampilkan transaksi setor tunai oleh 10 BPD.
Winny menjelaskan, dengan adanya BPD Net Online akan memudahkan nasabah BPD dalam melakukan transaksi baik secara tunai maupun non tunai di BPD lainnya. “Nasabah akan semakin mudah melakukan setor maupun tarikan tunai dan non tunai di BPD lain,” katanya.
Dicontohkannya, bagi nasabah yang mempunyai rekening di cabang BPD ”A” misalnya, akan dapat melakukan penyetoran tunai dan non tunai di kantor cabang BPD ”B” maupun di BPD ”C”, demikian pula sebaliknya. ”Transaksi dapat terproses seketika itu juga karena telah online,” kata Winny.
Dan untuk mendukung layanan koneksi online tersebut dengan memanfaatkan jaringan ATM Bersama Artajasa maupun melalui counter teller di cabang-cabang BPD yang telah tergabung dalam program ini. Untuk tahap pertama, BPD yang tergabung dalam BPD Net Online sebanyak 13 BPD, yaitu Bank DKI, Bank Sulsel, Bank Sumut, BPD Aceh, BPD Bengkulu, BPD Bali, BPD NTT, Bank Nagari, BPD Kalsel, BPD Maluku, BPD Sultra, BPD Riau, dan Bank Lampung. ”BPD lainnya segera bergabung, hanya menunggu proses testing dalam hal switching, jika proses testing selesai maka dapat langsung bergabung dalam BPD Net Online ini,” tambah Winny.
Ditambahkannya, layanan BPD Net Online ini akan dapat dinikmati nasabah mulai saat ini. Dan agar nasabah BPD semakin terlayani dengan baik, untuk 3 bulan pertama, bagi nasabah yang melakukan transaksi melalui BPD Net Online tidak dikenakan biaya. ”Kita berikan layanan secara gratis kepada nasabah BPD, dan hal ini sudah disepakati oleh 26 BPD anggota Asbanda,” kata Winny.
Winny yang juga Direktur Utama Bank DKI itu menjelaskan bahwa fitur layanan BPD Net Online ini akan dikembangkan secara bertahap. Untuk saat ini yang sudah dapat dilaksanakan adalah melalui transaksi teller untuk setor dan tarik tunai antar BPD, sehingga nasabah tidak perlu menunggu terlalu lama proses transfer maupun setoran tunai di BPD lain. Dengan adanya BPD Net Online ini, Winny berharap akan dapat memberikan manfaat yang besar baik untuk nasabah maupun untuk BPD sendiri. Karena selain akan lebih efisien karena memanfaatkan koneksi masing-masing BPD, juga akan semakin mempercepat transaksi karena menggunakan backbone jaringan yang eksisting.
Winny mengharapkan dengan telah beroperasinya BPD Net Online, akan dapat memberikan beragam peluang bagi BPD diantaranya, jangkauan layanan di semua propinsi sampai ke pelosok daerah operasi BPD, kesiapan pengembangan jasa berbasis IT masing-masing BPD, peluang mengembangkan electronik channel bagi BPD, serta dapat memperkuat posisi BPD dalam rangka menghadapi API (Arsitekstur Perbankan Indonesia).
”Berbagai program pengembangan layanan perbankan elektronik ini merupakan jawaban BPD atas tuntutan kebutuhan nasabah yang menghendaki pelayanan perbankan dengan teknologi yang semakin canggih serta akan semakin efisien dalam menghadapi persaingan perbankan,” katanya.
Sebagai upaya melakukan efisiensi, BPD telah melaksanakan beberapa tahapan, yaitu :
1. Di bidang SDM melalui implementasi budaya kerja yang baru dari gaya birokrat menjadi ke arah service excelent, peningkatan cost consciousness (kesadaran biaya), pemberdayaan fungsi dan peran SDM saat over staffing, dan peningkatan pendidikan dan pelatihan.
2. Di bidang penelitian dan pengembangan, melalui pemberdayaan riset development untuk menghasilkan strategi dan action untuk meningkatkan produk layanan, promosi, komunikasi untuk emnangkap peluang peluang yang da dengan beroperasi secara lebih modern
3. Di bidang teknologi informasi melalui penguatan jaringan operasi antar BPD agar lebih efisien melalui ATM Bersama, BPD Net Online, SKBDN on line dan sentralisasi/share operations.
4. Di bidang bisnis melalui peningkatan fee based income melalui SKBDN, share operatiosn untuk data warehousing, pembiayaan-pembiyaan bersama, serta pengembangan produk simpanan bersama (Tabungan Simpeda)
Acara launching BPD Net Online ini juga dilakukan demo BPD Net Online dengan menampilkan transaksi setor tunai oleh 10 BPD.
Wednesday, May 23, 2007
Otonomi Empat Lawang
Tanggal 20 April lalu Kabupaten Empat Lawang di Sumatera Selatan resmi terbentuk. Peresmiannya membawa fase baru bagi derap pembangunan kawasan yang selama ini nyaris terabaikan oleh laju pembangunan.
Kabupaten Empat Lawang, sekitar 400 kilometer arah barat Kota Palembang, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lahat. Kabupaten baru itu mempunyai luas 225.644 hektar atau 34 persen dari luas Kabupaten Lahat sebelum dimekarkan.
Secara geografis, bagian utara wilayah Empat Lawang berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, bagian selatan dengan Kabupaten Lahat dan Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Di bagian timur juga berbatasan dengan Lahat, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahyang, juga di Provinsi Bengkulu.
Wilayah Empat Lawang memiliki tujuh kecamatan, yaitu Muara Pinang, Pendopo, Ulu Musi, Tebing Tinggi, Lintang Kanan, Pasemah Air Keruh, dan Talang Padang. Ibu kota kabupatennya adalah Kecamatan Tebing Tinggi.
Tidak banyak jejak pembangunan masa lalu yang tertoreh pada kecamatan-kecamatan itu. Kontur wilayah yang sebagian terdiri atas kawasan perbukitan yang berliku-liku dan terjal membuat daerah ini berpuluh-puluh tahun seperti tak tersentuh pembangunan.
Hingga kini, satu-satunya akses penghubung antarkecamatan di wilayah itu hanyalah jalan provinsi, sedangkan akses jalan menuju ke ibu kota kabupaten berupa jalan negara. Itu pun kondisinya sangat memprihatinkan.
Akses dari Lahat menuju ke Tebing Tinggi, misalnya, hanya bisa ditempuh melalui jalan lintas tengah (jalinteng) Sumatera. Ruas jalan negara sepanjang 76 kilometer itu sudah bertahun-tahun dibiarkan rusak parah, berlubang-lubang, dan aspalnya terkelupas.
Ruas jalan Lahat-Tebing Tinggi itu bahkan tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermuatan besar sejak ambruknya Jembatan Sungai Pangi di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Kikim Barat, Lahat, Maret 2006. Jembatan darurat yang telah dibangun di samping jembatan yang roboh itu hanya bisa dilewati kendaraan berkapasitas maksimum lima ton.
Pembangunan jembatan permanen yang menggantikan Jembatan Sungai Pangi sampai sekarang belum selesai dikerjakan. Akibatnya, truk-truk bermuatan besar dari Lubuk Linggau ke Palembang terpaksa memutar ke jalan lintas timur (jalintim) Sumatera melalui Sarolangun, Muara Bulian, Jambi, dan Bayung Lencir, dengan waktu tempuh jauh lebih lama.
Pembangunan infrastruktur dan transportasi di kecamatan-kecamatan lainnya juga nyaris terabaikan. Di Ulu Musi (54 kilometer dari Tebing Tinggi), misalnya, hanya ada satu jalan utama yang juga merupakan akses penghubung ke Kabupaten Kepahyang. Sebagian ruas jalan provinsi itu juga rusak parah. Demikian pula di kawasan Pasemah Air Keruh, yang jaraknya paling jauh dari Tebing Tinggi (67 km), sangat jarang ditemukan angkutan umum.
Fasilitas yang minim juga sangat terlihat pada bidang kesehatan. Di Kecamatan Ulu Musi, sebagian puskesmas dibiarkan tanpa dokter atau penjaga.
Sarana yang serba terbatas menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sampai kini belum ada investor yang menanamkan modal dan mengolah sumber daya alam di wilayah itu. Padahal, kabupaten baru itu telah menargetkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Rp 84 miliar per tahun, dengan sumbangan dari sektor ekonomi sebesar Rp 16,8 miliar.
Menurut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pemkab Lahat Marwan Mansyur, yang juga Penjabat Penghubung Persiapan Pembentukan Empat Lawang, kabupaten baru ini memiliki kandungan tambang emas, pasir, dan batu yang potensial mendorong kemajuan pembangunan. Namun, potensi itu belum tergarap.
Hampir seluruh wilayah Empat Lawang merupakan daerah berbukit-bukit dan dialiri anak-anak Sungai Musi. Sebanyak 229.552 jiwa penduduknya hanya mengandalkan penghasilan dari pertanian dan perkebunan rakyat.
Pertanian yang digarap antara lain berupa sawah seluas 9.172 hektar (ha), ladang (592 ha), kedelai (327 ha), kacang hijau (49 ha), kacang tanah (116 ha), jagung (253 ha), ubi kayu (144 ha), dan ubi jalar (33 ha). Selain itu, perkebunan rakyat di antaranya karet (716.074 ha), kopi (59.760 ha), kemiri (939,5 ha), kelapa (693,75 ha), dan pinang (538,3 ha).
Dalam sambutannya saat peresmian Empat Lawang, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Kausar AS mengemukakan, pemekaran wilayah Lahat menjadi Empat Lawang diperlukan karena pembangunan di wilayah itu belum optimal. "Sebagian besar wilayah Lahat berupa alur dataran tinggi dan jajaran pegunungan bukit barisan. Hal itu menyebabkan pembangunan belum menjangkau seluruh wilayah. Maka, perlu memperpendek rentang pemerintahan Kabupaten Lahat dengan membentuk Empat Lawang," katanya.
Semangat yang ditanamkan oleh para elite pusat dan daerah dalam perjuangan pemekaran wilayah adalah mendorong pembangunan, mendekatkan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Janji itu membangkitkan secercah harapan, tetapi juga kekhawatiran bahwa Empat Lawang kelak bernasib sama dengan sejumlah daerah pemekaran lain yang sampai kini masih jalan di tempat.
Bercermin pada sejumlah kabupaten/kota pemekaran yang terbentuk lebih dulu, semangat pembangunan daerah akhirnya menjadi jargon politik yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Pascapemekaran, potensi daerah tetap tak tergarap, pembangunan diabaikan, dan rakyat kembali ditinggalkan.
Orientasi kekuasaan
Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, Amzulian Rifai, mengatakan, hambatan terbesar pembangunan daerah adalah kepemimpinan yang hanya berorientasi kekuasaan dan memperkaya diri sendiri, seperti yang terlihat pada beberapa daerah pemekaran yang setelah beberapa tahun berdiri hanya menjadi beban keuangan negara.
Karena itu, peran masyarakat untuk memilih kepala daerah sangat penting sebagai landasan awal pembangunan. Daerah pemekaran membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk merintis pembangunan dengan melakukan langkah-langkah terobosan.
Tantangan bagi daerah hasil pemekaran adalah kemampuan untuk mendanai dan mengelola keuangan sendiri. Untuk itu, dalam waktu dua tahun, kabupaten/kota baru harus mampu melepaskan ketergantungan keuangan dari daerah induk dan provinsi.
Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang yang hadir saat peresmian Empat Lawang, 20 April lalu, mengakui sebagian daerah pemekaran kinerjanya masih bermasalah. Depdagri sedang mengevaluasi 148 daerah pemekaran. Jika kinerja daerah itu tidak membaik dalam kurun 10 tahun, tidak tertutup kemungkinan daerah pemekaran akan digabung dengan daerah lain.
Empat Lawang kini berada di persimpangan jalan yang membawanya menuju kemajuan, kemunduran, atau hanya jalan di tempat. Siapkah Kabupaten Empat Lawang berkembang, atau kelak hanya menjadi beban negara dan masyarakatnya? Hanya kesungguhan tekad pemerintah dan masyarakat yang akan menjawabnya.
Kabupaten Empat Lawang, sekitar 400 kilometer arah barat Kota Palembang, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lahat. Kabupaten baru itu mempunyai luas 225.644 hektar atau 34 persen dari luas Kabupaten Lahat sebelum dimekarkan.
Secara geografis, bagian utara wilayah Empat Lawang berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, bagian selatan dengan Kabupaten Lahat dan Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Di bagian timur juga berbatasan dengan Lahat, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahyang, juga di Provinsi Bengkulu.
Wilayah Empat Lawang memiliki tujuh kecamatan, yaitu Muara Pinang, Pendopo, Ulu Musi, Tebing Tinggi, Lintang Kanan, Pasemah Air Keruh, dan Talang Padang. Ibu kota kabupatennya adalah Kecamatan Tebing Tinggi.
Tidak banyak jejak pembangunan masa lalu yang tertoreh pada kecamatan-kecamatan itu. Kontur wilayah yang sebagian terdiri atas kawasan perbukitan yang berliku-liku dan terjal membuat daerah ini berpuluh-puluh tahun seperti tak tersentuh pembangunan.
Hingga kini, satu-satunya akses penghubung antarkecamatan di wilayah itu hanyalah jalan provinsi, sedangkan akses jalan menuju ke ibu kota kabupaten berupa jalan negara. Itu pun kondisinya sangat memprihatinkan.
Akses dari Lahat menuju ke Tebing Tinggi, misalnya, hanya bisa ditempuh melalui jalan lintas tengah (jalinteng) Sumatera. Ruas jalan negara sepanjang 76 kilometer itu sudah bertahun-tahun dibiarkan rusak parah, berlubang-lubang, dan aspalnya terkelupas.
Ruas jalan Lahat-Tebing Tinggi itu bahkan tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermuatan besar sejak ambruknya Jembatan Sungai Pangi di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Kikim Barat, Lahat, Maret 2006. Jembatan darurat yang telah dibangun di samping jembatan yang roboh itu hanya bisa dilewati kendaraan berkapasitas maksimum lima ton.
Pembangunan jembatan permanen yang menggantikan Jembatan Sungai Pangi sampai sekarang belum selesai dikerjakan. Akibatnya, truk-truk bermuatan besar dari Lubuk Linggau ke Palembang terpaksa memutar ke jalan lintas timur (jalintim) Sumatera melalui Sarolangun, Muara Bulian, Jambi, dan Bayung Lencir, dengan waktu tempuh jauh lebih lama.
Pembangunan infrastruktur dan transportasi di kecamatan-kecamatan lainnya juga nyaris terabaikan. Di Ulu Musi (54 kilometer dari Tebing Tinggi), misalnya, hanya ada satu jalan utama yang juga merupakan akses penghubung ke Kabupaten Kepahyang. Sebagian ruas jalan provinsi itu juga rusak parah. Demikian pula di kawasan Pasemah Air Keruh, yang jaraknya paling jauh dari Tebing Tinggi (67 km), sangat jarang ditemukan angkutan umum.
Fasilitas yang minim juga sangat terlihat pada bidang kesehatan. Di Kecamatan Ulu Musi, sebagian puskesmas dibiarkan tanpa dokter atau penjaga.
Sarana yang serba terbatas menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sampai kini belum ada investor yang menanamkan modal dan mengolah sumber daya alam di wilayah itu. Padahal, kabupaten baru itu telah menargetkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Rp 84 miliar per tahun, dengan sumbangan dari sektor ekonomi sebesar Rp 16,8 miliar.
Menurut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pemkab Lahat Marwan Mansyur, yang juga Penjabat Penghubung Persiapan Pembentukan Empat Lawang, kabupaten baru ini memiliki kandungan tambang emas, pasir, dan batu yang potensial mendorong kemajuan pembangunan. Namun, potensi itu belum tergarap.
Hampir seluruh wilayah Empat Lawang merupakan daerah berbukit-bukit dan dialiri anak-anak Sungai Musi. Sebanyak 229.552 jiwa penduduknya hanya mengandalkan penghasilan dari pertanian dan perkebunan rakyat.
Pertanian yang digarap antara lain berupa sawah seluas 9.172 hektar (ha), ladang (592 ha), kedelai (327 ha), kacang hijau (49 ha), kacang tanah (116 ha), jagung (253 ha), ubi kayu (144 ha), dan ubi jalar (33 ha). Selain itu, perkebunan rakyat di antaranya karet (716.074 ha), kopi (59.760 ha), kemiri (939,5 ha), kelapa (693,75 ha), dan pinang (538,3 ha).
Dalam sambutannya saat peresmian Empat Lawang, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Kausar AS mengemukakan, pemekaran wilayah Lahat menjadi Empat Lawang diperlukan karena pembangunan di wilayah itu belum optimal. "Sebagian besar wilayah Lahat berupa alur dataran tinggi dan jajaran pegunungan bukit barisan. Hal itu menyebabkan pembangunan belum menjangkau seluruh wilayah. Maka, perlu memperpendek rentang pemerintahan Kabupaten Lahat dengan membentuk Empat Lawang," katanya.
Semangat yang ditanamkan oleh para elite pusat dan daerah dalam perjuangan pemekaran wilayah adalah mendorong pembangunan, mendekatkan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Janji itu membangkitkan secercah harapan, tetapi juga kekhawatiran bahwa Empat Lawang kelak bernasib sama dengan sejumlah daerah pemekaran lain yang sampai kini masih jalan di tempat.
Bercermin pada sejumlah kabupaten/kota pemekaran yang terbentuk lebih dulu, semangat pembangunan daerah akhirnya menjadi jargon politik yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Pascapemekaran, potensi daerah tetap tak tergarap, pembangunan diabaikan, dan rakyat kembali ditinggalkan.
Orientasi kekuasaan
Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, Amzulian Rifai, mengatakan, hambatan terbesar pembangunan daerah adalah kepemimpinan yang hanya berorientasi kekuasaan dan memperkaya diri sendiri, seperti yang terlihat pada beberapa daerah pemekaran yang setelah beberapa tahun berdiri hanya menjadi beban keuangan negara.
Karena itu, peran masyarakat untuk memilih kepala daerah sangat penting sebagai landasan awal pembangunan. Daerah pemekaran membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk merintis pembangunan dengan melakukan langkah-langkah terobosan.
Tantangan bagi daerah hasil pemekaran adalah kemampuan untuk mendanai dan mengelola keuangan sendiri. Untuk itu, dalam waktu dua tahun, kabupaten/kota baru harus mampu melepaskan ketergantungan keuangan dari daerah induk dan provinsi.
Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang yang hadir saat peresmian Empat Lawang, 20 April lalu, mengakui sebagian daerah pemekaran kinerjanya masih bermasalah. Depdagri sedang mengevaluasi 148 daerah pemekaran. Jika kinerja daerah itu tidak membaik dalam kurun 10 tahun, tidak tertutup kemungkinan daerah pemekaran akan digabung dengan daerah lain.
Empat Lawang kini berada di persimpangan jalan yang membawanya menuju kemajuan, kemunduran, atau hanya jalan di tempat. Siapkah Kabupaten Empat Lawang berkembang, atau kelak hanya menjadi beban negara dan masyarakatnya? Hanya kesungguhan tekad pemerintah dan masyarakat yang akan menjawabnya.
Monday, May 21, 2007
IKL
BANDARLAMPUNG (Koran_Online): Ikatan Keluarga Lintang Empat Lawang (IKL4L)Lampung, Kamis (17/5-07), lalu menyelenggarakan silaturrahim dan musyawarah besar di gedung Museum Lampung, Bandar Lampung.
Pertemuan akbar yang jarang terjadi bagi warga Lintang di Lampung itu, berlangsung penuh suasana kekeluargaan. Hadir pada kesempatan itu tidak kurang 500 orang warga Lampung asal Tanah Lintang Empat Lawang. Mereka yang hadir terdiri dari beragam profesi: PNS, pengusaha/wirausahawan, pedagang, guru, TNI, Polri, pegawai swasta, mahasiswa, dan politisi.
Pada silaturrahim dan musyawarah itu, warga IKL4L menyepakati penggantian kepengurusan dari pengurus lama yang diketuai Samsu Rizal kepada pengurus baru yang dibentuk hari itu.
Hasil musyawarah terbentuk kepengurusan IKL4L Lampung yang baru dengan komposisi: Ketua Umum Komisaris Polisi M. Taslim Chairuddin (Kasatlantas Poltabes Bandarlampung), Ketua Harian H. Daswin, Wakil Ketua Haris, Sekretaris Umum Imron Suhendi, Sekretaris Amrullah, wakil Sekretaris Helmi, dan Bendahara Nunnaningsih Ropi.
Usai pemilihan kepengurusan baru, acara dilanjutkan dengan penyerahan jabatan secara simbolis dari mantan ketua umum Samsu Rizal kepada ketua umum yang baru Kompol M. Taslim Chairuddin.
Lintang Empat Lawang adalah suatu daerah yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Daerah ini semula adalah bagian dari Kabupaten Lahat, sejak tahun 2006 berdasarkan UU Pemekaran Daerah, Lintang Empat Lawang menjadi kabupaten sendiri bernama Kabupaten Empat Lawang.
Sebelum terbitnya UU Pemerintahan Daerah tahun 1982, Lintang Empat Lawang terdiri dari 6 (enam) pemerintahan marga: Marga Semidang dengan ibukota Muarapinang, Marga Babatan dengan ibukota Babatan, Marga KM Lintang dengan ibukota Gunungmeraksa Baru, Marga Lintang Kiri dengan ibukota Nanjungan, Marga Ulumusi dengan ibukota Tanjungraya, dan Marga Kembahang dengan ibukota Talangpadang.(abdulmadjid)
Pertemuan akbar yang jarang terjadi bagi warga Lintang di Lampung itu, berlangsung penuh suasana kekeluargaan. Hadir pada kesempatan itu tidak kurang 500 orang warga Lampung asal Tanah Lintang Empat Lawang. Mereka yang hadir terdiri dari beragam profesi: PNS, pengusaha/wirausahawan, pedagang, guru, TNI, Polri, pegawai swasta, mahasiswa, dan politisi.
Pada silaturrahim dan musyawarah itu, warga IKL4L menyepakati penggantian kepengurusan dari pengurus lama yang diketuai Samsu Rizal kepada pengurus baru yang dibentuk hari itu.
Hasil musyawarah terbentuk kepengurusan IKL4L Lampung yang baru dengan komposisi: Ketua Umum Komisaris Polisi M. Taslim Chairuddin (Kasatlantas Poltabes Bandarlampung), Ketua Harian H. Daswin, Wakil Ketua Haris, Sekretaris Umum Imron Suhendi, Sekretaris Amrullah, wakil Sekretaris Helmi, dan Bendahara Nunnaningsih Ropi.
Usai pemilihan kepengurusan baru, acara dilanjutkan dengan penyerahan jabatan secara simbolis dari mantan ketua umum Samsu Rizal kepada ketua umum yang baru Kompol M. Taslim Chairuddin.
Lintang Empat Lawang adalah suatu daerah yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Daerah ini semula adalah bagian dari Kabupaten Lahat, sejak tahun 2006 berdasarkan UU Pemekaran Daerah, Lintang Empat Lawang menjadi kabupaten sendiri bernama Kabupaten Empat Lawang.
Sebelum terbitnya UU Pemerintahan Daerah tahun 1982, Lintang Empat Lawang terdiri dari 6 (enam) pemerintahan marga: Marga Semidang dengan ibukota Muarapinang, Marga Babatan dengan ibukota Babatan, Marga KM Lintang dengan ibukota Gunungmeraksa Baru, Marga Lintang Kiri dengan ibukota Nanjungan, Marga Ulumusi dengan ibukota Tanjungraya, dan Marga Kembahang dengan ibukota Talangpadang.(abdulmadjid)
Wednesday, May 9, 2007
SBY Lantik 7 Menteri
Jakarta (Koran_online) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, melantik tujuh menteri dan pejabat tinggi baru setingkat menteri hasil reshuffle kabinet yang telah diumumkan pada Senin (7/5) lalu.
Keenam menteri baru serta Jaksa Agung baru Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang dilantik adalah Meneg BUMN Sofyan Djalil, Menkominfo Mohammad Nuh, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Mensesneg Hatta Radjasa, Menhub Jusman Syafii Djamal, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Muhamad Lukman Edy serta Menkum dan HAM Andi Mattalata.
Keenam menteri baru serta Jaksa Agung baru Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang dilantik adalah Meneg BUMN Sofyan Djalil, Menkominfo Mohammad Nuh, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Mensesneg Hatta Radjasa, Menhub Jusman Syafii Djamal, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Muhamad Lukman Edy serta Menkum dan HAM Andi Mattalata.
Monday, May 7, 2007
Pemilihan Gubernur
Bandarlampung (Koran_online) - Kendati pemilihan gubernur (pilgub) Lampung pertama yang akan dilaksanakan secara langsung diperkirakan baru akan berlangsung pada akhir tahun 2008 atau awal 2009, namun wacana tentang para tokoh yang memiliki kelayakan memimpin daerah itu mulai bergulir.
Pantauan Koran_online di Bandarlampung menunjukkan pula isyarat jelas adanya manuver sejumlah tokoh penting di Lampung yang mulai rajin turun ke bawah, diantaranya untuk menggalang dukungan sejak dini bagi rencana para tokoh dimaksud turun gelanggang merebut kursi gubernur.
Beberapa tokoh itu, diantaranya dari kalangan para pejabat tinggi dan tokoh politik, mantan pejabat, pengusaha, anggota legislatif, maupun para senator (anggota DPD) di Lampung.
Namun belum ada satu pun tokoh dimaksud yang secara terang-terangan menyatakan dirinya siap maju mencalonkan diri menjadi gubernur atau wakil gubernur Lampung.
Gubernur Lampung saat ini, Sjachroedin ZP yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat gubernur yang akan datang, juga diketahui belum secara eksplisit menyatakan akan maju lagi mencalonkan diri.
Tapi para analis politik di Lampung memerkirakan, Sjachroedin yang pensiunan polisi berpangkat Komjen (Purn) dan kini memimpin PDI Perjuangan di Lampung tidak akan begitu saja melepaskan kesempatannya untuk maju mencalonkan diri lagi.
Kendati dalam beberapa kesempatan berdialog dengan pejabat dan masyarakat Lampung, Sjachroedin hanya menyatakan soal dirinya akan maju lagi memimpin Lampung atau tidak bergantung pula pada kesiapan dirinya secara fisik dan mental.
Para analis politik di Lampung juga memerkirakan beberapa kepala daerah (bupati/walikota) di Lampung yang dinilai cukup populer dan berhasil memimpin daerahnya, tidak akan ketinggalan akan ikut pula maju dalam bursa pilgub Lampung itu.
Para kepala daerah di kabupaten/kota itu terutama yang telah menyelesaikan satu periode kepemimpinannya dan memimpin daerahnya untuk periode yang kedua kalinya.
Beberapa tokoh termasuk dari kalangan politisi, pengusaha, legislator dan senator maupun kalangan kampus juga diprediksikan bakal muncul maju mencalonkan diri.
Namun umumnya mereka sedang menimbang-nimbang peluang apakah dapat memenangkan persaingan merebut suara warga Lampung sembari terus melakukan komunikasi kepada masyarakat akar rumput melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
Diperkirakan Pilgub Lampung yang oleh KPU Lampung diperkirakan akan berlangsung pada akhir 2008 hingga awal 2009 itu --masa peralihan pilgub langsung pertama di Lampung-- akan diramaikan 'turun gunungnya' sejumlah tokoh yang akan mengadu kharisma, dukungan politik, dan kesiapan tim kampanye maupun logistik masing-masing.
Lampung kini memiliki penduduk antara 7,2 juta hingga 7,4 juta jiwa yang mayoritas warga pendatang, tersebar pada sepuluh kabupaten dan kota, dengan rencana pemekaran satu kabupaten baru, Pesawaran (pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan) yang tinggal menunggu pengesahan
Pantauan Koran_online di Bandarlampung menunjukkan pula isyarat jelas adanya manuver sejumlah tokoh penting di Lampung yang mulai rajin turun ke bawah, diantaranya untuk menggalang dukungan sejak dini bagi rencana para tokoh dimaksud turun gelanggang merebut kursi gubernur.
Beberapa tokoh itu, diantaranya dari kalangan para pejabat tinggi dan tokoh politik, mantan pejabat, pengusaha, anggota legislatif, maupun para senator (anggota DPD) di Lampung.
Namun belum ada satu pun tokoh dimaksud yang secara terang-terangan menyatakan dirinya siap maju mencalonkan diri menjadi gubernur atau wakil gubernur Lampung.
Gubernur Lampung saat ini, Sjachroedin ZP yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat gubernur yang akan datang, juga diketahui belum secara eksplisit menyatakan akan maju lagi mencalonkan diri.
Tapi para analis politik di Lampung memerkirakan, Sjachroedin yang pensiunan polisi berpangkat Komjen (Purn) dan kini memimpin PDI Perjuangan di Lampung tidak akan begitu saja melepaskan kesempatannya untuk maju mencalonkan diri lagi.
Kendati dalam beberapa kesempatan berdialog dengan pejabat dan masyarakat Lampung, Sjachroedin hanya menyatakan soal dirinya akan maju lagi memimpin Lampung atau tidak bergantung pula pada kesiapan dirinya secara fisik dan mental.
Para analis politik di Lampung juga memerkirakan beberapa kepala daerah (bupati/walikota) di Lampung yang dinilai cukup populer dan berhasil memimpin daerahnya, tidak akan ketinggalan akan ikut pula maju dalam bursa pilgub Lampung itu.
Para kepala daerah di kabupaten/kota itu terutama yang telah menyelesaikan satu periode kepemimpinannya dan memimpin daerahnya untuk periode yang kedua kalinya.
Beberapa tokoh termasuk dari kalangan politisi, pengusaha, legislator dan senator maupun kalangan kampus juga diprediksikan bakal muncul maju mencalonkan diri.
Namun umumnya mereka sedang menimbang-nimbang peluang apakah dapat memenangkan persaingan merebut suara warga Lampung sembari terus melakukan komunikasi kepada masyarakat akar rumput melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
Diperkirakan Pilgub Lampung yang oleh KPU Lampung diperkirakan akan berlangsung pada akhir 2008 hingga awal 2009 itu --masa peralihan pilgub langsung pertama di Lampung-- akan diramaikan 'turun gunungnya' sejumlah tokoh yang akan mengadu kharisma, dukungan politik, dan kesiapan tim kampanye maupun logistik masing-masing.
Lampung kini memiliki penduduk antara 7,2 juta hingga 7,4 juta jiwa yang mayoritas warga pendatang, tersebar pada sepuluh kabupaten dan kota, dengan rencana pemekaran satu kabupaten baru, Pesawaran (pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan) yang tinggal menunggu pengesahan
Reshuffle Kabinet
Jakarta (Koran_Online) - Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu dipastikan hari ini diumumkan di Istana Negara. Hanya saja pukul berapa acara itu digelar, belum jelas.
"Insya Allah hari ini. Jam berapa nanti dikasih tahu," ujar Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng sebelum memasuki kompleks Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (7/5/2007).
Menurut Andi, agenda Presiden hari ini adalah melanjutkan evaluasi kabinet. Hanya saja tempatnya tidak di rumah pribadi Presiden di Cikeas, Bogor, melainkan di Istana Negara.
"Karena keterbatasan waktu. Sekarang sudah Senin lagi," ujarnya sambil terburu-buru memasuki Istana.
Penjagaan di sekitar Istana hari ini sedikit berbeda. Para wartawan yang sudah biasa memasuki kompleks Istana pada pukul 09.30, kali ini tertahan di depan pintu luar samping Istana. Tak ada keterangan mengenai ini.
Mobil-mobil menteri pun belum banyak terlihat. Hingga pukul 09.40, baru terlihat mobil Menko Polhukam, Toyota Camry RI-11. Widodo AS terlihat di dalamnya.
Ditahan
LAMPUNG (Koran_online) - Sejatinya, setiap petugas penegakan hukum tidak bisa dikenai hukuman bila menjalankan tugasnya dengan benar. Apabila itu terjadi, maka tataran hukum yang ada sudah diobrak-abrik dan dirusak.
Demikian diungkapkan pengamat hukum Universitas Lampung Wahyu Sasongko, S.H., M.H., sebagaimana dilansir Harian Radar Lampung, menyusul penahanan anggota tim penertiban penyakit masyarakat Pemkot Bandarlampung oleh Polda Lampung, Jumat (4/5) lalu, lantaran menangkap Bripda Taufik Hidayat yang tengah berduaan dengan Pauzia, rekan wanitanya, di sebuah kamar di Hotel Tirtayasa, Kamis (19/4) silam.
’’Hal-hal seperti ini sudah tidak bisa diterima lagi dan harus ditolak. Mau dibawa ke mana hukum kita jika tatarannya saja sudah dirusak, yang justru oleh mereka sebagai penegak hukum. Ketika orang menegakkan peraturan daerah (perda) malah ditangkap,’’ kata Wahyu.
Imbasnya, sambung Wahyu, ke depan seluruh algojo negeri ini yang menjalankan tugas menegakkan hukum bisa dituntut. ’’Ini kan kacau jika begitu jadinya.’’
Dia menambahkan, dalam kasus ini masing-masing atasan harus mendudukkan persoalan secara proporsional. Sebab, satu sama lain merupakan penegak hukum yang memang dilindungi oleh produk hukum.
Dari kacamata hukum, lanjut Wahyu, hanya lingkupnya yang membedakan antaran Polisi Pamong Praja (Pol. PP) dengan Polri. Pol. PP ada karena memang perda mengaturnya. Begitu juga dengan Polri, yang memang diatur oleh undang-undang negara.
’’Untuk itu, seharusnya masing-masing pimpinan duduk untuk membahas ini, sehingga konflik yang sesungguhnya tidak bias dan bisa diselesaikan,’’ tukas Wahyu.
Jika tidak, muncul sikap trauma di kalangan Pol. PP dan unsur terkait dalam tim penertiban untuk menegakkan perda. ’’Pol. PP jangan takut, karena itu sudah menjadi resiko dalam tugas. Kalau tetap takut, ya ganti saja dengan yang baru,” timpal Wahyu.
Sementara itu, di tengah pro-kontra penahanan, hingga kemarin jumlah anggota tim penertiban yang ditahan bertambah satu orang. Ia adalah Sukasdi, pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan (Dinsos dan PP) Kota Bandarlampung.
Sebelumnya polisi telah menahan tiga orang tim penertiban. Mereka adalah Warid Ardila dan Wasdi Ismail (anggota Pol. PP), dan Hastari (Dinsos dan PP). Mereka dijerat pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan dan pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan.
Sedangkan Rio Pratama, sejauh ini belum ditemukan. Ia sebelumnya berhasil kabur dengan mengelabui petugas, yaitu hendak berpura-pura buang air kecil.
Terkait ini, penahanan satu lagi anggota tim penertiban dibenarkan Kepala Satuan Pol. PP Kota Drs. Arwan Ismail, M.M. ’’Ya, semuanya empat yang ditahan. Namun, untuk keberadaan Rio Pratama, kita memang tidak mengetahuinya. Kita juga tengah mencari solusi hukum, dan untuk saat ini saya belum mau berandai-andai,” papar Arwan.
Ketika didesak akan menyerahkan Rio bila ditemukan, Arwan juga belum memberikan jawaban secara tegas. ’’Bagaimana nanti saja,’’ ujarnya.
Dihubungi secara terpisah, Dirreskrim Polda Lampung Drs. Sugeng Priyanto, S.H. menyatakan pihaknya tidak ingin berpolemik dalam hal ini. Sebagai aparatur negara khususnya penegakan hukum penahanan terhadap keempat Pol PP itu karena memang terlibat tindak pidana pengeroyokan.
’’Jadi yang kita ambil adalah pidananya bukan penegakan perdanya. Polisipun dilarang keras melakukan penegakkan hukum dengan cara kekerasan, jadi saya ingin kita semua memahaminya,’’ terangnya.
Sunday, May 6, 2007
Sertifikat
Koran-Online: Deputi Kepala BPN bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Yuswanda AT, mengatakan bahwa kebijakan Reforma Agraria bukan dimaksudkan hanya untuk membagi-bagikan sertifikat tanah kepada masyarakat, tetapi juga untuk membuka akses bagi mereka di bidang pembiayaan, aset, pemasaran, dan teknologi.
"Kalau hanya memberikan sertifikat, dikhawatirkan hal itu justru akan mempercepat terjadinya penjualan atau perpindahan penguasaan atas tanah," katanya saat dihubungi dari Bandarlampung, Senin.
Disebutkannya, "Landreform" dan redistribusi tanah berbeda dengan Reforma Agraria.
Reforma Agraria adalah reformasi di bidang aset (tanah) dan akses di bidang modal, teknologi, dan pemasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Reformasi itu mencakup penguatan status tanah (pemberian sertifikat) dan menjalin kerjasama dengan perusahaan, perbankan, investor, LSM, dan instansi-instansi terkait.
Objek Reforma Agraria adalah tanah negara yang menurut undang- undang bisa diperuntukkan bagi masyarakat, sementara pembiayaannya berasal dari APBN.
Menurutnya, kendala pelaksanaan Reforma Agraria adalah masalah administrasi, pembiayaan dan data-data pertanahan.
Ia juga menambahkan bahwa lima persen kasus perkara di MA adalah masalah pertanahan, dan terdapat 3.810 sengketa tanah berskala nasional. Sengketa tanah berskala nasional itu bukan hanya dilihat dari nilai tanah, tetapi juga nilai sosialnya.
Reforma Agraria dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Januari 2007 lalu, dan kebijakan itu diterapkan di seluruh provinsi. Untuk Provinsi Lampung, model Reforma Agraria dilaksanakan di Desa Sidorejo, Kabupaten Lampung Tengah, dan Desa Pesawarahan Indah, Kabupaten Lampung Selatan.
Mayoritas penduduk kedua desa itu adalah petani atau pekebun. Sebagian besar wilayah kedua desa itu memang dimanfaatkan untuk perkebunan dan pertanian.
Khusus di Desa Sidorejo, hampir 87,75 persen lahannya digunakan untuk pertanian jagung, sementara 88,98 persen lahan di Desa Pesawaran Indah digunakan untuk perkebunan, seperti coklat, kelapa, sawit, karet, dan kopi.
Guna memerkuat status tanah di Desa Sidorejo dan Pesawarahan Indah itu, BPN telah mengeluarkan sertifikat tanah untuk 800 bidang tanah di Sidorejo dan 1.400 bidang tanah di Pesawarahan Indah.
Selain di kedua desa itu, dalam tahun 2007 juga direncanakan penambahan objek pembaruan agraria untuk 6000 Ha di Kecamatan Padang Cermin yang mencakup tujuh desa.
Menurut Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Horasman Sitanggang, pihaknya mulai tahun 2007 ini merencanakan untuk menerapkan model pembaharuan agraria itu untuk 70 ribu Ha tanah eks HPK, 29,2 ribu HA tanah obyek landreform (TOL) dan dua ribu hektare TOL kelebihan tanah maksimum.
Sementara jumlah sertifikat tanah yang ditargetkan disertifikatkan untuk tahun 2007 di Lampung adalah 154.892 di 407 desa.
Program sertifikasi yang menelan biaya Rp25,27 miliar itu mencakup Reforma Agraria yang ditargetkan 2.200 bidang, Percepatan Sertifikasi Massa sebanyak 62.100 bidang, dan percepatan sertifikasi massal secara swadaya sekitar 90.592 bidang.
Selain itu, sertifikasi tanah juga dilaksanakan dengan menggunakan dana non-DIPA atas 8.500 bidang tanah.
"Kalau hanya memberikan sertifikat, dikhawatirkan hal itu justru akan mempercepat terjadinya penjualan atau perpindahan penguasaan atas tanah," katanya saat dihubungi dari Bandarlampung, Senin.
Disebutkannya, "Landreform" dan redistribusi tanah berbeda dengan Reforma Agraria.
Reforma Agraria adalah reformasi di bidang aset (tanah) dan akses di bidang modal, teknologi, dan pemasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Reformasi itu mencakup penguatan status tanah (pemberian sertifikat) dan menjalin kerjasama dengan perusahaan, perbankan, investor, LSM, dan instansi-instansi terkait.
Objek Reforma Agraria adalah tanah negara yang menurut undang- undang bisa diperuntukkan bagi masyarakat, sementara pembiayaannya berasal dari APBN.
Menurutnya, kendala pelaksanaan Reforma Agraria adalah masalah administrasi, pembiayaan dan data-data pertanahan.
Ia juga menambahkan bahwa lima persen kasus perkara di MA adalah masalah pertanahan, dan terdapat 3.810 sengketa tanah berskala nasional. Sengketa tanah berskala nasional itu bukan hanya dilihat dari nilai tanah, tetapi juga nilai sosialnya.
Reforma Agraria dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Januari 2007 lalu, dan kebijakan itu diterapkan di seluruh provinsi. Untuk Provinsi Lampung, model Reforma Agraria dilaksanakan di Desa Sidorejo, Kabupaten Lampung Tengah, dan Desa Pesawarahan Indah, Kabupaten Lampung Selatan.
Mayoritas penduduk kedua desa itu adalah petani atau pekebun. Sebagian besar wilayah kedua desa itu memang dimanfaatkan untuk perkebunan dan pertanian.
Khusus di Desa Sidorejo, hampir 87,75 persen lahannya digunakan untuk pertanian jagung, sementara 88,98 persen lahan di Desa Pesawaran Indah digunakan untuk perkebunan, seperti coklat, kelapa, sawit, karet, dan kopi.
Guna memerkuat status tanah di Desa Sidorejo dan Pesawarahan Indah itu, BPN telah mengeluarkan sertifikat tanah untuk 800 bidang tanah di Sidorejo dan 1.400 bidang tanah di Pesawarahan Indah.
Selain di kedua desa itu, dalam tahun 2007 juga direncanakan penambahan objek pembaruan agraria untuk 6000 Ha di Kecamatan Padang Cermin yang mencakup tujuh desa.
Menurut Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Horasman Sitanggang, pihaknya mulai tahun 2007 ini merencanakan untuk menerapkan model pembaharuan agraria itu untuk 70 ribu Ha tanah eks HPK, 29,2 ribu HA tanah obyek landreform (TOL) dan dua ribu hektare TOL kelebihan tanah maksimum.
Sementara jumlah sertifikat tanah yang ditargetkan disertifikatkan untuk tahun 2007 di Lampung adalah 154.892 di 407 desa.
Program sertifikasi yang menelan biaya Rp25,27 miliar itu mencakup Reforma Agraria yang ditargetkan 2.200 bidang, Percepatan Sertifikasi Massa sebanyak 62.100 bidang, dan percepatan sertifikasi massal secara swadaya sekitar 90.592 bidang.
Selain itu, sertifikasi tanah juga dilaksanakan dengan menggunakan dana non-DIPA atas 8.500 bidang tanah.
Selamat Datang
Media massa adalah jendela dunia. Sedangkan informasi adalah santapan utama warga dunia. Begitu pentingya informasi, sehingga tanpa informasi kita bagaikan hidup dalam kegelapan. Oleh karena itu, kami meluncurkan blog "Koran-online" sebagai media informasi alternatif. Kami menyajikan berbagai berita daerah Lampung dan nasional. Kami juga menyajikan puisi dan cerpen karya sastrawan lokal maupun nasional. Kunjungi setiap saat blog ini, Anda akan mendapat pencerahan dari sajian kami. Anda juga bisa ikut mengirimkan naskah tulisan atau foto melalui email kami. Seperti kata pepatah "Tak ada gading yang tak retak", begitu pula dengan blog ini, kekurangan masih ada di sana-sini. Tetapi, kami bertekad ke depan akan kami sajikan lebih baik lagi.
Selamat menikmati
Subscribe to:
Posts (Atom)
