Pelaku "Tarian Liar" RMS Akui Rencanakan Aksinya

AMBON (KORAN_ONLINE) : Salah seorang pelaku aksi "tarian liar" pro-RMS, Abraham Saiya, mengakui bahwa telah merencanakan aksi yang menggangu peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Lapangan Merdeka Ambon, Jumat pagi.

Ketika dikonfirmasi wartawan di sela-sela pemeriksaaan di Kepolisian Resort (Polres) Pulau Ambon dan Pulau Lease, Abraham menjelaskan, aksi itu diawali dengan pertemuan yang dikoordinasikan Yeye Teterissa di Desa Aboru, Pulau Haruku (Maluku Tengah) pada Mei 2007.

Kemudian, mereka memantapkan kegiatan yang sempat mengangetkan Kepala Negara dan aparat keamanan, baik TNI maupun kepolisian dengan "tarian liar", yang memperlihatkan aksi pro-Republik Maluku Selatan (RMS), di Desa Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, pekan lalu.

Pertemuan juga dilaksanakan di Batugantung, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Kamis malam (28/6), selanjutnya berkumpul di Jalan Tulukabessy, Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Jumat pagi, sekira pukul 05:30 WIT, sebelum menggelar tarian cakalele (perang) di Lapangan Merdeka Ambon sekira pukul 10:30 WIT.

Abraham mengemukakan, aksi ini atas kemauan sendiri yang sudah nekat dan tidak khawatir bila ditindak aparat keamanan. "Kami tidak dibayar untuk melakukan aksi tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Plt. Kabid Humas) Kepolisian Daerah Maluku, Kompol Djoko Susilo, belum bersedia membeberkan terlalu banyak penyidikan yang intensif dilakukan bagi 31 orang telah diamankan.

Dia hanya menjelaskan, penyidikan dilakukan terhadap 20 orang di Mapolda Maluku dan 11 lainnya di Polres Pulau Ambon dan PP Lease bersama barang bukti, antara lain 13 bendera RMS ukuran kecil, enam bendera RMS ukuran besar, sejumlah dokumen RMS, satu tifa, enam parang kayu, empat tombak kayu serta sejumlah ikat kepala dan lengan.

"Dari 31 orang yang 28 diantaranya adalah oknum pelaku 'tarian liar' itu diamankan juga kartu perlindungan HAM dari Palang Merah Internasional. Jadi, belum ada tersangka karena masih mengintensifkan penyidikan," katanya, dan memprediksikan pada Sabtu (30/6) kemungkinan sudah ada tersangka ditetapkan.

Ia pun menepis aparat keamanan kecolongan dalam mengamankan aksi "tarian liar". Kok kegiatannya berbarengan dengan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu usai menyampaikan sambutan tentang kegiatan Harganas ke-14," tuturnya.

Kapolda Maluku, Brigjen Pol. Guntur Gatot Setyawan dan personel Paspampres melihat ada yang tidak beres ketika aksi "tarian liar", baik celana yang dikenakan maupun atribut lainnya, langsung bergegas membubarkan dan menggiring mereka keluar lokasi peringatan Harganas untuk diamankan. (ant)

Kandidat Balonbup Empat Lawang Tebar Pesona

PENDOPO LINTANG (KORAN_ONLINE) : Meskipun pemilihan bupati Empat Lawang belum lagi dijadwalkan, bahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pun belum terbentuk, para kandidat bakal calon bupati (balonbup) sudah berlomba-lomba menarik simpati rakyat.

Koresponden KORAN_ONLINE di Pendopo Lintang Bestari Suud melaporkan, saat ini tercatat sudah ada lima yang bakal mencalonkan diri sebagai bupati Kabupaten Empat Lawang. Mereka adalah: Jauhari Hora (pengurus IKL4L di Jakarta), Fachrul Ruzam (anggota DPRD Lahat), Antoni, Noto (mantan wakil bupati Lahat, Abdul Subur (caretaker bupati Empat Lawang).

Para kandidat calon bupati tersebut sudah saling berlomba menarik simpati rakyat. Noto misalnya gencar menyelenggarakan pertandingan sepakbola dan balap sepeda motor memperebutkan “Noto Cup”. Ia juga getol berceramah dari masjid ke masjid sekaligus memberikan sumbangan. Di bidang fisik Noto membangun jalan-jalan alternatif untuk ojek ke kawasan perkebunan.

Sedangkan Antoni tidak banyak aksi, tetapi menebar tim sukses dimana-mana, tak ubahnya seperti nelayan menebar jaring.

Lain lagi dengan Jauhari Hora. Sarjana teknik yang bermukim di Jakarta ini mendatangkan penceramah agama dari Jakarta untuk berceramah dari masjid-ke masjid. Dia juga menghamburkan uang untuk membeli bola yang disumbangkan kepada para pemuda desa.

Trik memanfaatkan masjid sebagai ajang tebar pesona juga dipakai Fachrul Ruzam. Dia mendadak jadi da’I dan beranjangsana setiap Jumat ke masjid-masjid.

Sementara Abdul Subur yang saat ini menjabat sebagai caretaker bupati Empat Lawang diam-diam juga menyusun kekuatan. Dengan posisi sebagai pejabat bupati dia berada di atas angina di segi dana dan kesempatan bersilaturrahmi.(amd)

Presiden Perintahkan Investigasi `Tarian Liar` Simpatisan RMS

AMBON (KORAN_ONLINE) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan aparat keamanan di Ambon, Maluku, untuk segera melakukan penyelidikan terhadap "tarian liar" yang diduga dilakukan simpatan Republik Maluku Selatan (RMS) di sela-sela acara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Lapangan Merdeka, pusat Kota Ambon, Jumat sekitar pukul 10.30 WIT.

"Saya minta dilakukan investigasi," kata Presiden, seusai berlangsungnya acara tarian liar tersebut.

Pada pukul 10.30 WIT tsb, setelah Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, menyampaikan laporannya, tiba-tiba di Lapangan Merdeka muncul sekitar 30 orang yang menggunakan pakaian adat Maluku melakukan tarian Cakalele. Padahal, kegiatan ini sama sekali tidak direncanakan panitia.

Tarian itut mengagetkan Presiden serta aparat keamanan, baik TNI maupun Polri. Kepala negara kemudian mengatakan, "Kalau tujuannya tidak baik, maka harus ada sanksi moral serta sanksi sosial."

"Kalau tujuan penari-penari itu lebih dari itu (di luar kewajaran), maka harus ada tindakan yang tegas," ungkap Presiden.

Yudhoyono kemudian mengungkapkan beberapa hari yang lalu telah mendapatkan informasi tentang adanya kemungkinan kegiatan liar, di luar rencana Panitia Harganas.

Usai kejadian tidak terduga itu, Pangdam XVI Patimura Mayjen TNI Sudarmaidy Suandi serta Kapolda Maluku Brigjen Gatot Setiawan serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar langsung turun tangan untuk memeriksa para 'penari liar'.

Mereka membawa bendera RMS, namun untung saja bendera itu tidak berhasil dibawa ke Lapangan Merdeka, baru sampai di pinggir lapangan Merdeka sudah ditahan aparat keamanan.

Sampai berita ini diturunkan sedikitnya 15 orang sudah diperiksa aparat keamanan TNI maupun Polri. (ant)

Para Jenderal Senior Minta Tolak DCA RI-Singapura

JAKARTA (KORAN_ONLINE) - Ketua Komisi I DPR RI, Theo L Sambuaga, di Jakarta, Kamis, menyatakan, para jenderal senior juga meminta anggota legislatif agar menolak meratifikasi perjanjian kerja sama pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) antara RI dan Singapura.

"Kami sangat memahami suara hati para senior itu. Mereka begitu perduli dengan kedaulatan wilayah negara yang diperoleh dengan darah dan air mata. Karenanya, kami di dewan wajib meneruskan suara para pembela tanah air itu kepada eksekutif untuk menjadi pertimbangan serius," jelas Theo Sambuaga yang juga salah satu Ketua DPP Partai Golkar itu.

Para jenderal senior atau purnawirawan yang datang beramai-ramai ke Komisi I DPR RI untuk menyatakan penolakkannya atas ditandatanganinya DCA Indonesia-Singapura oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda atasnama pemerintah RI itu, antara lain mantan Kasad Wijoyo Suyono, D Suprayogi, Yogi Supardi, Surjadi, dan mantan Wakasad Kiki Shanakrie.

"Pertemuan berlangsung sangat familiar dan mereka benar-benar telah bulat suara menentang Perjanjian Kerja sama Pertahanan (DCA) Indonesia dengan Singapura," ujar Theo Sambuaga mengenai pertemuan yang berlangsung mulai sekitar pukul 11.00 dan berakhir setelah 12.00 WIB itu.

Secara terpisah, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, mengungkapkan, di antara para jenderal senior itu, yang paling vokal ada tiga, yakni Letjen TNI Pur Surjadi, Letjen TNI Pur Kiki Syarnaki dan Letjen TNI Pur Suprayogi.

"Pada intinya, mereka minta DPR RI menolak DCA itu," kata Yuddy Chrisnandi singkat.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menlu Hassan Wirajuda, Senin awal pekan ini, anggota Fraksi PDI Perjuangan, Permadi telah mengingatkan, bakal muncul resistensi dari banyak kalangan atas DCA RI-Singapura, utamanya para jenderal senior.

"Resistensi itu bakal bergulir bagai bola salju dan menyentuh sanubari para warga di seluruh pelosok tanah air," ujar Permadi.(ant)

IKL-4L Batam Rayakan HUT ke-5

BATAM (KORAN_ONLINE) : Ikatan Keluarga Lintang IV Lawang (IKL4L) Kepulauan Batam, 17 Juni 2007 lalu, merayakan HUT ke-V. Acara berlangsung meriah dan penuh keakraban, dihadiri sekitar 200 warga IKL-4L setempat.

Koresponden KORAN_ONLINE Wakjuro melaporkan dari Batam, meskipun diiringi hujan gerimis acara tetap berlangsung lancar dan meriah. Even tahunan keluarga Lintang IV Lawang ini penuh hiruk pikuk anak-anak dan para orangtua yang melepas rindu dengan kerabat, sahabat, dan teman yang lama tak berjumpa.

Untuk menambah meriah ajang silaturahmi warga Lintang ini pihak Panitia mengelar lomba tarik tambang, makan kerupuk, lari sambil membawa kelereng, dan pertandingan sepak bola.

Acara ini menjadi lebih penuh arti dengan kehadiran sesepuh IKL-4L Batam H. Mas’ud Mustofa.

Ketua IKL-4L Batam Yahya Bustomi dalam sambutannya menghimbau warga Lintang IV Lawang yang menjadi pendatang baru di Batam agar segera melapor ke Pengurus agar dapat dibantu bila ada kesulitan.

Ia juga meminta seluruh warga Lintang IV Lawang di Batam agar menghilangkan sifat gampang tersinggung dan mudah kecil hati. “Hendaknya sesama orang Lintang di rantau mau saling bertegur sapa dan saling mengenal,” kata Yahya Bustomi.

Ketua IKL-4L Batam itu juga mengingatkan seluruh anggotanya untuk tidak mendekati segala hal yang melanggar hokum seperti mencuri, merampok, dan narkoba. “Bila ada warga IKL-4L Batam terlibat kasus tindak pidana jangan kecil hati kalau tidak diurus atau dibantu,” tegasnya.

Ia juga minta kepada warga Lintang di Batam yang sudah punya kedudukan di pemerintahan atau perusahaan agar tidak segan-segan membantu saudaranya yang belum mempunyai pekerjaan.(*)

Tindakan Presiden Menginap di Sidoarjo Langkah Terpuji

SIDOARJO (KORAN_ONLINE): Tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginap dan meninjau ke lokasi luapan lumpur Lapindo Brantas Inc merupakan langkah terpuji yang perlu didukung segenap lapisan masyarakat.

"Selama ini Presiden Yudhoyono hanya menerima laporan dari menteri atau pejabat terkait dan berita di media masa tentang penanganan penyelesaian ganti rugi korban Lapindo dan tidak pernah tuntas," ungkap pemerhati sosial dan lingkungan di Jambi, Drs Warasdi, Kamis.

Kedatangan Presiden ke lokasi lumpur ingin melihat secara langsung dan menyerap berbagai permasalahan yang dihadapi ribuan korban luapan lumpur panas tersebut, terutama untuk mempercepat penyelesaian kepada masyarakat yang rumahnya "terkubur" lumpur.

Terbukti pasca kedatangan Kepala Negara proses ganti rugi atau transaksi jual beli lahan korban luapan lumpur dengan PT Lapindo Brantas Inc langsung terlaksana, ujar Warasdi, yang juga Ketua yayasan Lembaga Konsumen Jambi (YLKJ).

Secara bertahap pembayaran terus dilakukan di antaranya 11 warga yang memiliki 21 bidang tanah dengan luas 29.507 M2 sudah mendapatkan ganti rugi sebesar Rp14,9 miliar.

Korban lain juga sudah mendapat kesepakatan, di mana masyarakat tetap akan mendapatkan ganti rugi, dan telah menyelesaikan proses ganti rugi untuk 201 KK dengan total dana Rp 19,6 miliar atau 20 persen dari sekitar Rp98 miliar ganti rugi yang harus dibayarkan.

Pasca kedatangan dan peninjauan orang nomor satu di Indonesia ke lokasi bencana juga telah mampu meredam keresahan para korban, yang selama ini selalu terombang-ambing menunggu janji yang tidak pasti, ujarnya.

Jadi kedatangan dan peninjauan Presiden ke Sisoarjo itu tidak perlu dipertentangkan atau diperdebatkan, dan sebaliknya harus dipuji, karena kepeduliannya terhadap penderitaan rakyat sangat tinggi. (*)

Polisi Tahan Pejabat Aceh Singkil Pengguna Narkotika

BANDA ACEH (KORAN_ONLINE): Aparat kepolisian menahan dan memproses dua oknum pejabat dan seorang anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), karena tertangkap saat mereka sedang pesta narkotika jenis shabu-shabu di wilayah itu.

"Tiga pejabat (dua oknum pejabat Pemkab dan satu anggota DPRD Aceh Singkil) itu kini diamankan dalam sel setelah polisi menangkapnya saat mereka sedang menikmati shabu-shabu di salah satu rumah di Singkil pada Selasa (26/6) malam," kata Kabid Humas Polda NAD, Kombes (Pol) Jodi Heriyadi, di Banda Aceh, Kamis.

Ia menjelaskan, dua oknum pejabat Pemkab yang diamankan itu yakni BS (Kepala Dinas Pariwisata), AM (Kasubdin Pemuda dan Olahraga), kemudian Bad (anggota DPRD), IR (PNS pada kantor Sekretariat DPRD) setempat.

Selain itu, aparat kepolisian juga menangkap seorang wanita cantik bernama Rina asal Kota Medan (Sumatera Utara) dalam penangkapan dan penggerebekan rumah yang dicurigai sebagai lokasi "pesta" shabu-shabu di Aceh Singkil.

Jodi mengutip laporan Kapolres Aceh Singkil AKBP Arief Pujianto menjelaskan pesta shabu-shabu yang dilakukan oknum pejabat Pemkab dan anggota DPRD Aceh Singkil itu di rumah Ishaq Risakota.

"Kelima orang tersangka pemakai shabu-shabu itu kini sedang dalam tahanan (sel) Mapolres Aceh Singkil untuk pengembangan kasus," ujar Jodi.

Lebih lanjut, aparat kepolisian sedang mengembangkan tertangkapnya warga yang sedang pesta shabu-shabu itu sampai ke Kota Medan sebagai upaya mengungkap jaringan peredaran narkotika ke Aceh Singkil.

"Yang jelas, Polri sudah berkomitmen untuk memberantas aksi kejahatan termasuk peredaran narkotika ke wilayah ini khususnya jenis shabu-shabu," tambah Jodi.

Aparat kepolisian juga telah mengamankan barang bukti berupa shabu-shabu dan bong pengisapnya di Mapolres Aceh Singkil.(*)

Kalbar Kibarkan Bendera Setengah Tiang

PONTIANAK (KORAN_ONLINE) : Warga Kalimantan Barat hari ini, Kamis, mengibarkan bendera setengah tiang untuk mengenang puluhan ribu masyarakat yang menjadi korban pendudukan Jepang pada 1942-1945.

Gubernur Kalbar, Usman Ja`far, sebelumnya telah mengirim surat ke bupati dan walikota se-Kalbar, pimpinan instansi vertikal, kepala unit kerja, badan usaha milik negara maupun daerah, perguruan tinggi negeri dan swasta, serta seluruh pihak agar melaksanakan hal tersebut.

Pengibaran bendera setengah tiang dilakukan mulai pukul 06.00 - 18.00 WIB. Pangdam VI Tanjungpura telah menyetujui secara lisan melalui Danrem 121/Alambhana Wanawwai pada 23 Juni 2006.

Berdasarkan data dari Surat Kabar Jepang "Borneo Shinbun", dalam kurun waktu tahun 1942-1945 rakyat Kalbar yang tewas sekitar 21.037 jiwa. Korban yang tewas adalah tokoh masyarakat, tokoh Agama, pimpinan/Sultan dan Pangeran serta Cendikiawan dan masyarakat pejuang lintas agama multi etnis.

Sebuah areal perbukitan di Mandor, Kabupaten Landak, menjadi saksi bisu atas perjuangan rakyat Kalimantan Barat yang menjadi korban pembantaian oleh Dai Nippon dalam kurun waktu tersebut.

Untuk mengenang para korban, telah dibangun Makam Juang Mandor di areal tersebut dan diresmikan pada tanggal 28 juni 1977 oleh Gubernur Kadarusno. Hingga kini, tanggal 28 Juni selalu diperingati dengan mengadakan ziarah oleh Pemprov serta para ahli waris korban pembantaian.

Ribuan keluarga korban dari seluruh daerah di Kalbar setiap tahun juga memadati areal Makam Juang Mandor untuk mengikuti ziarah tersebut.

DPRD Kalbar juga telah menetapkan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penetapan Tragedi/Peristiwa Mandor tanggal 28 Juni sebagai Hari Berkabung Daerah.

Sementara dari pantauan ANTARA News, meski telah dikeluarkan instruksi oleh Gubernur, namun belum semua instansi melaksanakannya. Di Kejaksaan Negeri Pontianak yang terletak di Jalan Teuku Umar misalnya, bendera masih berkibar satu tiang penuh.

Begitu juga di Kantor Pelayanan Pajak Pontianak yang terletak di Jalan Sutan Syahrir.(ant)

Interpelasi Hanya Untuk Unjuk Kekuasaan DPR

YOGYAKARTA (KORAN_ONLINE) - Penggunaan hak interpelasi DPR atas berbagai kasus dinilai oleh salah seorang pengamat politik dari Yogyakarta hanya untuk unjuk kekuasaan pihak legislatif, bukan sebagai jalan keluar penyelesaian masalah yang ada.

"Interpelasi yang dilakukan akhir-akhir ini hanya sekedar menguji proses-proses politik yang akan terjadi," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), AA GN Ari Dwipayana, di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, itu terbukti dengan dua interpelasi yang dilakukan DPR belum lama ini, yakni masalah nuklir Iran dan lumpur Lapindo. "Masalah nuklir Iran sebenarnya bukan menjadi problem besar bagi Indonesia, sedangkan interpelasi untuk kasus lumpur Lapindo juga patut dipertanyakan mengapa baru sekarang dilakukan setelah ada desakan dari masyarakat," katanya.

Penggunaan hak yang mestinya digunakan untuk menyeimbangkan jalannya roda pemerintahan itu, kata Ari, juga menjadi bagian dari proses politik untuk melakukan rekonfigurasi baru perpolitikan nasional.

"DPR bermaksud membuat pemanasan politik menjelang Pemilu 2009, salah satunya untuk mencari tahu bagaimana pola koalisi yang akan terbangun jika dilakukan interpelasi," kata dia.

Ia melihat, baik DPR maupun Presiden sama-sama ingin membangun citra positif di mata masyarakat. "Tetapi yang terjadi adalah sebuah teatrikal politik, di mana DPR makin berani, sedangkan Presiden juga tidak menanggapi serius dan merasa memiliki legitimasi kuat untuk tidak memenuhi permintaan itu," katanya.

Karena bermuara di 2009, menurut Ari, citra yang dibangun bukan hanya kepada masyarakat luas, tetapi juga untuk kalangan elit politik.

Ia mengatakan jika terjadi terus menerus seperti ini, lama-lama akan terjadi inflasi interpelasi.

"Permasalahan di dalam negeri yang terus bertambah tidak akan pernah selesai, karena ketika interpelasi menjadi tak laku lagi akibat seringnya digunakan, DPR akan mencari cara lain untuk memenuhi kepentingannya sendiri," katanya.

Menurut dia, jika DPR tidak main-main, mestinya pada setiap permasalahan yang tidak terselesaikan melalui interpelasi dilanjutkan dengan penggunaan hak angket.

"Mekanismenya jelas, mestinya DPR bisa menyelidiki setiap kasus yang tidak selesai dalam interpelasi," kata Ari. (antara)

Rachmawati Minta Anggota DPR Tak Paksakan Kehendak

BLITAR (KORAN_ONLINE) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rachmawati Soekarnoputri meminta anggota DPR tidak memaksakan kehendak kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang interpelasi.

"Dalam tata tertib di DPR sudah jelas aturannya bahwa presiden boleh hadir dan boleh tidak dalam interpelasi, sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi," ujarnya, saat menghadiri acara Haul Bung Karno ke-37, di Istana Gebang, Blitar, Jatim, Kamis.

Lebih lanjut anggota Wantimpres Bidang Politik itu mengemukakan seharusnya anggota legislatif menghormati ketidak hadiran Presiden Yudhoyono dalam Sidang Interpelasi mengenai sanksi PBB terhadap Iran.

Menurut dia, tidak hadir dalam sidang interpelasi di DPR adalah bagian dari hak Presiden Yudhoyono yang harus dihormati semua pihak, termasuk kalangan legislatif.

"Tapi yang kami prihatinkan, ternyata desakan interpelasi itu sudah berubah menjadi persoalan politik, sehingga sulit mendapatkan titik temu," ujar putri ketiga Presiden pertama RI Soekarno itu.

Oleh sebab itu, sebagai anggota Wantimpres, Rachmawati telah memberikan saran kepada Presiden Yudhoyono untuk tidak memenuhi panggilan DPR dalam sidang interpelasi mengenai Iran.

Demikian halnya dengan rencana sidang interpelasi mengenai peristiwa lumpur panas Lapindo Brantas Inc di Porong, Sidoarjo, dia juga menyarankan hal yang sama kepada presiden.

"Semua pihak sudah memiliki hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak perlu saling menjatuhkan. Marilah kita berpolitik secara dewasa dan bersama-sama menghormati presiden kita," ujarnya menggugah kesadaran para hadirin yang memenuhi Istana Gebang.

Sementara itu, saat ditanya mengenai penggantinya sebagai Ketua Umum Partai Pelopor, Rachmawati menjelaskan akan diputuskan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dalam waktu dekat ini. (antara)

Presiden Siap Jelaskan Kebijakan Luar Negeri kepada DPR

JAKARTA (KORAN_ONLINE) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghargai langkah DPR mempertanyakan kebijakan pemerintah di bidang luar negeri, dan siap menjelaskan berbagai kebijakan luar negeri yang ditempuh pemerintah termasuk dukungannya kepada Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB No.1747 mengenai pengembangan nuklir Iran kepada DPR RI.

"Dalam rapat Bamus DPR telah saya laporkan hasil komunikasi pimpinan DPR dengan Presiden soal interpelasi mengenai Iran pada 18 Juni. Baru saja sekitar pukul 13.00 tadi siang saya mendapat telepon dari Presiden mengenai penegasan beliau pada tanggal 18 malam itu," kata Ketua DPR Agung Laksono seusai memimpin Rapat Bamus DPR di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis.

Agung menjelaskan bahwa pemerintah menghargai prosedur yang ditempuh DPR mengenai interpelasi nuklir Iran yang dibahas dalam Rapat Bamus tersebut. "Beliau menunggu apa hasilnya," kata Agung.

Dalam hal ini, kata Agung, Presiden juga menghargai kedudukan lembaga DPR. Karena itu, Presiden berkeinginan untuk tetap mengadakan komunikasi sehingga tidak ada istilah "deadlock". Dengan demikian akan terjalin komunikasi yang baik dan lancar.

Karena itu, Presiden bersedia bertemu dengan pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan pimpinan komisi-komisi di DPR. Konsultasi lanjutan itu akan dilakukan di Gedung DPR/MPR. Pada kesempatan konsultasi itu, kunjungan Presiden akan menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah di bidang luar negeri termasuk mengenai Iran dan perjanjian ekstradisi maupun kerjasama pertahanan dengan Singapura.

"(Konsultasi) Ini berdasarkan pengalaman, sudah beberapa kali. Dalam Tata Tertib DPR diatur pula mengenai konsultasi antara Presiden dengan pimpinan DPR," katanya.

Presiden mengusulkan agar konsultasi dilakukan pada minggu pertama Juli 2007. "Bamus menerima dan menyetujui usulan Presiden untuk datang ke DPR. Perkiraan waktunya antara tanggal 2 atau tanggal 3 Juli," katanya.

Agung mengemukakan, pertemuan konsultasi itu tidak mereduksi hak interpelasi DPR mengenai nuklir Iran. "Kapan interpelasinya? Nanti dilakukan setelah selesai rapat konsultasi, baru kita akan Rapat Bamus lagi untuk menjadwalkan kelanjutan pembahasan hak interperlasi Iran," katanya.

Mengenai menteri yang akan mendampingi Presiden dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan pimpinan komisi-komisi DPR pada tanggal 2 atau 3 Juli, Agung belum mengetahuinya. Namun ketika rapat konsultasi pada 18 Juni, Presiden didampingi tiga Menko (Menko Kesra, Menko Polhukan dan Menko Perekonomian) serta Menlu, Mensekab dan Mensesneg. "Saya tidak tahu apakah masih tim yang sama atau diperluas lagi," katanya.

Agung mengemukakan, penjadwalan pembahasan hak interpelasi nuklir Iran akan ditentukan dalam Rapat Bamus setelah diadakan rapat konsultasi tersebut.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya upaya untuk mengulur waktu, Agung menyatakan hal itu bukan untuk mengulur waktu.

Mengenai kelanjutan hak interpelasi luapan lumpur Lapindo, Agung menjelaskan akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR pada 10 Juli 2007. "Tetapi itu interpelasi yang lain, tidak bisa disatukan karena obyeknya lain dan subtansinya juga lain. Tidak disatukan supaya bisa lebih fokus," katanya.(antara)

10.000 Mesjid Masuk Cagar Budaya Indonesia

JAKARTA (KORAN_ONLINE/ANTARA News) - Jika kriteria untuk menetapkan usia bangunan tua yang mesti dilindungi mengacu pada UU No 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, maka ada sekitar 10 ribu mesjid tua dan kuno di seluruh Indonesia.

"Dalam UU No 5 Tahun 1992, warisan budaya adalah yang berusia 50 tahun. Ukuran 50 tahun ini terlalu pendek karena berarti ada sekitar 10 ribu mesjid tua di Indonesia," kata Guru Besar Sejarah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Prof Dr Azyumardi Azra, dalam Seminar Peranan Masjid dan Keraton pada Festival Masjid Bersejarah dan Keraton di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin.

Sebagai perbandingan, masjid-masjid tua yang dibahas dalam karya Heuken sebagian besar didirikan pada abad 18 dan 19 atau berarti lebih dari 200 tahun, padahal masih banyak masjid yang bahkan lebih tua lagi.

Ia mencontohkan Masjid Baiturrahman Banda Aceh (1292), Masjid Leran Pesucinan, Gresik (1385), Masjid Sawo, Gresik (1398), Masjid Mapauwe, Leihitu Maluku Tengah (1414), Masjid Panjunan, Cirebon (1453), Masjid Agung Demak (1477), Masjid Menara Kudus (1530), Masjid Sultan Suriansyah, Banjarmasin (1526), Masjid Katangka, Gowa Sulsel (1603), Masjid Agung Palembang (1663), Masjid Jami' Kotawaringin Kalteng (1725), Masjid Besar Kauman Yogyakarta (1773) dan lain-lain.

Ia juga mengatakan kebanyakan arsitektur mesjid tua tersebut didominasi pengaruh lokal, selain adanya nuansa Timur Tengah yang menonjolkan kubah (dome) dan menara, karena sebagian besar masjid ini dibangun oleh masyarakat Muslim lokal, sehingga realitas dan imajinasi lokal sangat berpengaruh.

"Bahkan ada kecenderungan kini mesjid menampilkan corak arsitektur yang pasca-tradisionalisme, seperti terlihat dari arsitektur Masjid Salman ITB atau Masjid Pondok Indah Jakarta," katanya.

Masjid yang dalam bahasa Arab berarti "tempat bersujud", lanjut dia, tidak sekedar tempat kegiatan ritual-sosial, tetapi juga merupakan simbol terjelas dari eksistensi peradaban Islam yang tidak saja berfungsi sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai kegiatan pendidikan, politik, atau kesehatan.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, KH Dr Tarmizi Taher menyerukan umat Islam agar tak meninggalkan masjid dan mulai melakukan pemberdayaan masjid sebagai tempat perubahan umat untuk kebangkitan Islam.

Ia juga meminta generasi muda Islam agar menjadi pendakwah Islam yang terdidik dan terhindar dari "kelompok garis keras" yang menciptakan masyarakat beradab dengan masjid sebagai rumah peradaban. (*)

TNI Jangan Lagi Gunakan Aset Negara untuk Berbisnis

JAKARTA (KORAN_ONLINE/ANTARA News) - Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak boleh lagi menggunakan aset yang diberikan oleh negara untuk berbisnis, sesuai ketentuan UU No34/2004 tentang TNI yang melarang institusi pertahanan itu menjalankan bisnis.

"Selama ini banyak aset negara yang diberikan negara seperti lapangan sepakbola, atau arena olahraga lainnya yang `diobyekkan` kepada publik dengan memungut biaya," kata pengamat militer Agus Widjojo dalam peluncuran buku "Menggusur Bisnis Militer" di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, negara memberikan segala fasilitas seperti arena olahraga secara gratis untuk membentuk fisik yang kuat bagi para prajurit. "Jadi, tidak adil, jika kemudian aset negara yang diberikan secara cuma-cuma itu kemudian `diobyekkan` kepada masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas itu dengan membayar," tuturnya.

Selain tidak sesuai etika, tambah Agus, praktik itu juga telah menjeremuskan TNI dalam sebuah kegiatan yang berorientasi mencari keuntungan dalam bentuk finansial.

"Kalau pun ingin `berbagi` dengan masyarakat, maka mereka tidak perlu dipungut biaya dengan alasan apapun termasuk alasan kesejahteraan prajurit," ujarnya, menambahkan.

Agus mengatakan, penggunaan aset negara oleh TNI untuk mencari keuntungan juga berdampak bagi terbentuknya kultur persaingan bisnis yang tidak sehat seperti tidak adanya transparansi dan good governance.

"Karena itu, ke depan aset negara yang diberikan TNI benar-benar adalah aset yang mendukung pertahanan negara dan tidak boleh dibisniskan kepada publik," ujarnya, menegaskan.

Pada kesempatan yang sama pengamat politik CSIS Edy Prasetyono mengatakan, penuntasan bisnis TNI harus benar-benar menjadi kepedulian semua pihak termasuk pemerintah, untuk dapat memberikan tingkat kesejahteraan prajurit yang memadai.

"Selain itu, TNI juga harus berani untuk melakukan reformasi internal secara lebih berani dalam restrukturisasi di tubuh TNI. Karena alokasi anggaran yang diberikan tidak akan pernah cukup, antara lain karena panjangnya rantai birokrasi dalam penyusunan anggaran dan pengerahan personel untuk sebuah operasi," katanya.

Tidak itu saja, pengelolaan anggaran pertahanan juga harus sesuai strategi pertahanan yang matang. "Dengan segala perhitungan yang matang, maka anggaran yang disediakan untuk pertahanan akan efektif, dan kesejahteraan prajurit terjamin dan TNI tak perlu lagi berbisnis mencari tambahan," ujar Edy.

Pada kesempatan yang sama Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, hingga kini peraturan presiden tentang pengalihan bisnis TNI masih berada di tangan sekretaris negara.

"Kami masih menyamakan persepsi tentang apa itu bisnis TNI hingga perpres itu nanti tidak ada lagi dipersepsikan secara berbeda-beda," katanya.

Ia mengatakan, dari hasil kajian Tim Supervisi Pengalihan Bisnis TNI dari 1.500 unit bisnis di TNI hanya enam yang layak menjadi perseroan.(*)

Kongres AS Tak Mau Lagi Campuri Masalah Papua

JAKARTA (KORAN_ONLINE/ANTARA News) - Kongres Amerika Serikat (AS) tak lagi mempertanyakan status Papua dan menghormati sepenuhnya kedaulatan Republik Indonesia (RI) atas wilayah tersebut.

"Bahkan, para 'Congressmen' (anggota Kongres-Red) juga menyambut gembira dengan kemajuan di Papua," kata tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Taufiq Kiemas dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.

Delegasi PDIP dipimpin Taufiq Kiemas sejak Senin (4/6) melakukan lawatan ke AS. Anggota rombongan itu adalah Pramono Anung, Emir Moeis, Andreas Pareira, Hasto Kristiyanto, Helmy Fauzy, M. Yamin, Budiman Sudjatmiko serta Muhammad Ikhsan Yunus. Senin (11/6) ini rombongan bertolak ke tanah air.

Di Washington, Taufiq dan rombongan menemui sejumlah senator dan anggota Kongres, termasuk Eni Faleomavaega, anggota kongres asal Samoa Timur yang sempat bersuara keras soal Papua.

Dalam pertemuan dengan Eni selama 40 menit di Rayburn Building di Kompleks Capitol Hill, Washington DC, delegasi PDIP mendiskusikan isu Papua. "Eni Faleomavaega kini tak lagi berfikir tentang Papua Merdeka," kata Taufiq.

Kepada delegasi PDIP, Eni menyatakan kegembiraaanya bahwa kondisi Papua semakin membaik dengan kian banyaknya tokoh-tokoh setempat yang tampil dalam banyak posisi di pemerintahan daerah.

Eni mengatakan tidak ingin lagi ikut campur soal Papua. "Saya tak ingin memperkeruh keadaan," kata Eni, yang menjabat sebagai Ketua Sub-Komisi Asia Pasifik di Kongres AS, seperti dikutip oleh Taufiq.

Selama dalam pembicaraan, kata Taufiq pula, Eni tak lagi mengungkit soal draf undang-undang, yang disebut sebagai HR (House of Representative) nomor 1602, yang salah satu seksinya berisi tentang gugatan integrasi Papua ke Indonesia.

Dalam pandangan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP itu, Eni ingin memberi kesan bahwa draf tersebut sudah dikubur.

Menurut Taufiq, PDIP meyakinkan Eni bahwa RI serius dalam menangani Papua, termasuk di dalamnya adalah mendorong partisipasi publik setempat dalam setiap upaya pembangunan.

"Termasuk mendorong putera Papua untuk menduduki posisi penting di pemerintahan. "Kami juga menceritakan bahwa dua gubernur di Papua adalah putera setempat yang menjadi kader PDIP," ujar Taufiq.

Taufiq juga mengatakan bahwa sebagai partai oposisi, pihaknya ikut mendukung kemajuan Papua melalui politik anggaran.

Eni, menurut Taufiq, senang mendengar uraian dari Emir Moeis, ketua Panitia Anggaran DPR yang ikut dalam delegasi PDIP bahwa pada tahun ini alokasi APBN untuk Papua sudah lebih dari 4 miliar dolar AS atau sekitar Rp40 triliun. "Angka itu fantastik," kata Taufiq, mengutip komentar Eni.

Dalam kesempatan itu, atas nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Taufiq dan Pramono mengundang Eni untuk datang ke Jakarta dan akan ditemani bila berkunjung ke Papua agar melihat sendiri perkembangan di sana. (*)

Kepala SMPN V Pendopo Dilantik

PENDOPO LINTANG (KORAN_ONLINE): Bupati Empatlawang Drs. Abdul Subur,Jumat (8/6-07) melantik Salda Yusuf, SPd., sebagai Kepala SMPN V Pendopo Lintang, di gedung SMP setempat, Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo Lintang, Kabupaten Empatlawang.
Abdul Subur mengharapkan keberadaan SMP tersebut dapat menjadi sarana pencerdasan generasi penerus di Lintang Empat Lawang. SMP ini juga diharapkan dapat menyerap lulusan SD di desa-desa sekitar seperti Gunung Meraksa Baru, Beruge Tengah, Batucawang, Manggilan, dan Gunung Meraksa Lama.
Selain melantik kepala SMPN V, Bupati Empatlawang juga meresmikan beroperasinya Pondok Pesantren di Pendopo. Pondok pesantren ini didirikan atas prakarsa dan dana dari seorang tokoh Lintang Empatlawang yang berada di Jakarta, H.Effendi Sohar.
Berdirinya pondok pesantren tersebut diharapkan bakal menjadi kawah candradimuka generasi muda muslim dalam menempa diri mereka di bidang keimanan, moral, dan pengetahuan.(amd)

Petani Tebu Mandiri Semakin Bergairah

TULANGBAWANG (KORAN_ONLINE): Suatu saat nanti, truk-truk dari delapan penjuru angin akan membawa tebu petani peserta kemitraan ke Gunung Madu. Petani enjoy, Gunung Madu untung, perekonomian masyarakat sekitar juga menggeliat. Masyarakat benar-benar merasa ikut memiliki PT Gunung Madu Plantations karena sudah ikut merasakan manisnya gula.
Itulah impian yang sering diucapkan Ir.H. Gunamarwan saat menjabat Ketua Tim Kemitraan Tebu Rakyat PT GMP (yang kini dikelola Koperasi Gunung Madu dan PT Bumi Madu Mandiri).
Meski kini tidak menjabat lagi sebagai ketua tim, tetapi impian itu masih sering dilontarkan Pak Guna. Namanya impian (atau harapan) pasti ideal. Tetapi ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Apalagi kalau disertai dengan kerja keras dan niat yang tulus.
Kondisi saat ini pun cukup mendukung, karena adanya program akselerasi produksi tebu untuk mencapai swasembada gula. Untuk mendukung program pemerintah yang sudah menjadi komitmen bersama kalangan pabrik gula di Indonesia (setiap tahun dievaluasi), tak ada pilihan lain bagi Gunung Madu kecuali mengembangkan program kemitraan.
Untuk meningkatkan produksi gula dengan menambah luas areal (ekstensifikasi) di Lampung tentulah bukan hal mudah. Sementara mengandalkan intensifikasi pada lahan yang sudah ada, juga tidak akan menambah produksi secara signifikan. Karena itu, melibatkan masyarakat menjadi petani tebu merupakan pilihan yang tepat.
Bak gayung bersambaut, masyarakat dan pemerintah pun mendukung. Setelah Pemda Lampung Tengah, kini giliran Pemda Tulangbawang yang ”jatuh cinta” dengan kemitraan tebu. Sebagai realisasinya, Pemkab Tulangbawang melalui Bupati Abdurrahman Sarbini menjalin kerjasama kemitraan tebu dengan PT GMP, yang dituangkan dalam sebuah Memorandum of Understanding (MoU).
Penandatanganan MoU oleh Bupati Tulangbawang Abdurrahman Sarbini dan General Manager PT GMP H.M. Jimmy Mahshun disaksikan kurang lebih 800 petani dan para pejabat setempat. Acara ini berlangsung di Gedung Musyawarah Mufakat, 23 Mei lalu.
Penandatanganan MoU tersebut disaksikan pimpinan DPRD, Sekkab Tulangbawang, Kadep SBF PT GMP Ir. H. Gunamarwan. Hadir pula pada acara itu Manager PT Bumi Madu Mandiri Ir.H. Afif Manaf, Waka Satpam Prayitno, dan PR Officer PT GMP Ir. Hapris Jawodo. Kapolres Tulangbawang AKBP Suyono, Komandan Lanud Astra Ksetra Letkol (Pom) Sentot Adhi Kurnianto.
Kerjasama Pemkab Tulangbawang dan PT Gunung Madu Plantations tersebut merupakan langkah maju program kemitraan perusahaan perkebunan tebu dan pabrik gula tertua di Lampung itu. Lahan yang disiapkan Bupati Abdurrahman Sarbini untuk kerjasama kemitraan ini seluas 2.000 hektar
Bupati Abdurrahman Sarbini mengatakan kerja sama ini demi mensejahterakan masyarakat. “Dengan adanya pola kemitraan ini, kita harapkan dapat meningkatkan pendapatan petani di bidang perkebunan,” katanya.
Kerja sama dengan PT Gunung Madu Pelantations ini, kata Mance – sapaan akrab Pak Bupati – bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sector perkebunan. “Selama ini petani bergantung dari hasil panen ubikayu (singkong). Padahal, harga singkong selalu dikendalikan pengusaha pabrik,” ungkapnya.
Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Ir. Husni Thamrin menerangakan, lahan yang digunakan untuk kemitraan tebu ini pada tahap awal seluas dua ribu hektar. Antara lain terdapat di Kecamatan Tulangbawang Tengah dan Tulangbawang Udik.
Pihaknya sangat mendukung program ini. Dengan sistem kemitraan tebu ini penghasilan petani akan bertambah 100 sampai 200 persen. Ia memperkirakan pendapatan yang diperoleh petani bisa mencapai Rp6-7 juta per hektare dalam satu tahun.
Sementara itu, di sela-sela penandatanganan MoU juga digelar penyuluhan massal yang dihadiri sekitar 800-an orang petani. Materi yang disampaikan antara lain program revitalisasi perkebunan dan pola kemitraan. Selanjutnya, pemasaran karet dan mutu bahan olahan karet (bokar) serta pupuk bersubsidi.
Dalam penyuluhan tersebut, Manager PT Bumi Madu Mandiri Ir.H. Afif Manaf menjelaskan kemitraan yang akan dikembangkan di Tulangbawang adalah sistem kemitraan mandiri, karena arealnya terpisah dengan Gunung Madu (sedangkan yang melekat sistem Kerja Sama Operasional/KSO, yang dikelola oleh Koperasi Gunung Madu).
Dalam kerja sama ini, petani diberi kesempatan untuk mengelola sendiri kebunnya. Tetapi untuk aspek permodalan, bibit, dan saprodi, disediakan oleh Gunung Madu. Syaratnya, jarak areal yang diajukan masyarakat dengan pabrik Gunung Madu tidak lebih dari 50 km dan lahannya cocok untuk ditanami tebu.
Makin Diminati
Kemitraan tebu memang makin diminati. Ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah petani pemilik lahan yang mendaftar ikut kemitraan ke PT Gunung Madu Plantations.
Musim tanam tahun 2005 luas lahan kemitraan yang dikelola PT BMM sekitar 651,11 hektar, sedangkan padamusim tanam 2006 bertambah menjadi 791,08 hektar.
Areal kemitraan tersebut tersebar di Kampung Gunungbatin Udik 144,39 hektar, Menggala (235,01 ha), Gunungbatin Udik areal 54 (30,35 ha), Kampung Karta (58,06 ha), Tanjungratu (43,75 ha), Bandar Putih (57,08 ha), Kota Napal (88,78 ha), dan Kota Negara (133,66 ha).
Petani yang kini menggandrungi tebu selain Pak Raden dari Kampung Karta, Tulangbawang, ada Pak Raden lain yang berasal dari Kampung Gunungbatin Udik, Lampung Tengah. Pak Raden yang satu ini malah sudah lebih dulu ikut kemitraan di PT GMP. Pada musim tebang dan giling tahun 2006 lelaki yang bertubuh kecil ini sudah menikmati hasil panennya.
“Alhamdulillah, menjelang lebaran tahun lalu, saya mendapat uang Rp2 juta sebagai pembayaran awal hasil panen tebu,” kata Pak Raden dari Gunungbatin Udik.
Ayah dari 17 anak itu mengaku memiliki lahan 2 hektar yang diikutkan program kemitraan pola KSO (kerjasama operasional). “Setelah saya hitung-hitung hasilnya jauh lebih besar disbanding menanam singkong,” ujar lelaki berusia 80 tahun itu.
Pengakuan serupa diungkapkan Tarmizi gelar Pangeran Raja Tinga, warga Dusun Gunugnsari, Kampung Gunungbatin Udik. Ia memiliki lahan seluas 5 hektar bekas kebun singkong, sejak tahun 2005 diikutkan kemitraan pola KSO.
Ia tertarik ikut kemitraan setelah menyaksikan keberhasilan rekan-rekannya yang lebih dulu ikut kemitraan.. Dia melihat sendiri hasilnya yang jauh lebih menguntungkan ketimbang menanam singkong.
“Saya lihat sendiri teman-teman yang ikut kemitraan tebu di PT GMP bisa mengantongi keuntungan Rp4 juta – Rp5 juta per hektar per tahun. Sedangkan hasil dari singkong paling tinggi Rp3 juta per hektar per tahun,” kata Tarmizi gelar Pangeran Raja Tiga.
Selain Pak Raden dan Tarmizi masih banyak petani pemilik lahan yang kini bersiap-siap ikut kemitraan di PT Gunung Madu Plantations. “Keuntungannya sangat jelas dan hasilnya bersih,” ungkap Tarmizi.(amd)

Agar Tebu Lega “Bernafas” dan Bisa “Senam”

TULANGBAWANG (KORAN_ONLINE): Mobil Estrada merah berkabin dua itu merayap pelan menelusuri lorong-lorong kebun tebu. Sesekali berhenti di ujung lorong. Dari mobil itu keluar sosok lelaki tinggi berkulit sawo matang. Ia berjalan memasuki rimbunan rumpun tebu menemui seorang pekerja yang sedang memotong daun-daun kering dari batang tebu. Lelaki itu memberi petunjuk yang langsung diikuti si pekerja.

Dia adalah Basaradin, pemilik kebun tebu seluas 58,6 hektar di Kampung Karta, Kecamatan Tulangbawang Udik, Tulangbawang. Setiap hari Ia memeriksa langsung perkebunan yang ia kelola sendiri itu.

Basaradin, yang memiliki sapaan akrab Pak Raden, sejak tahun 2005 sudah bertekad menjadi petani tebu. Profesi sebagai juragan singkong di Kabupaten Tulangbawang ia tinggalkan. “Saya tidak mau tanggung-tanggung menekuni tebu,” katanya ketika ditemui Tawon di kebunnya suatu siang pertengahan Mei lalu.

Siang itu dia ditemani keponakannya Mahyuddin membawa Tawon dan Waka Satpam Prayitno berkeliling areal kebun tebu miliknya di Kampung Karta, Tulangbawang Udik. Dengan bersemangat Pak Raden menunjukkan tanaman tebu yang tumbuh subur di kebunnya.

Di kebun Pak Raden ini terdapat tiga varietas tebu unggul dari PT Gunung Madu Plantations, yakni GM-19, SS-57, dan F5. Tanaman tebu di sini tampak sangat terawat, daun kering tak terlihat menggelantung di batang. Dia mengupah pekerja khusus untuk mengkletek daun kering. “Saya borongkan Rp500 ribu per hektar,” katanya.

Tebu sudah menjadi pilihan bagi Basaradin. Ia sudah mantap untuk saat ini tidak akan membiarkan lahannya terlantar. Tiap jengkal lahan miliknya kini Ia ditanami tebu. Tebu sudah menjadi primadona bagi Pak Raden. Dia sudah membayangkan keuntungan yang bakal diraupnya di akhir tebang giling nanti.

Memiliki kebun tebu yang luas dan modal kuat tidak membuat Pak Raden berpangku tangan saja menunggu hasil panen. Setiap hari lelaki yang hanya lulusan sekolah dasar ini, memeriksa kebun tebunya. Tanah, batang tebu, dan daun kering ia teliti dengan seksama. Ia tidak segan menegur para pekerja jika ada yang salah mengkletek daun tebu yang kering. Tak jarang ia mengkletek sendiri daun tebu kering yang masih menggantung di batang.

Daun-daun tebu kering yang sudah dikletek oleh Pak Raden dibiarkan menutupi tanah di lorong-lorong antara barisan rumpun tebu dengan barisan rumpun yang lain. “Daun kering ini nanti bakal jadi humus yang bermanfaat untuk menyuburkan tanah,” katanya menjelaskan.

Dia menanam tebu juga diatur sedemikian rupa, ada jarak yang membuat tiap rumpun tebu lega bernafas dan leluasa mendapatkan siraman sinar matahari. “Dengan cara ini batang tebu saya jadi sehat. Tiap batang bisa bebas “bersenam” dan mendapat sinar matahari yang cukup,” katanya dengan nada seorang ahli pertanian.

Hal itu tidak berlebihan bagi Pak Raden. Selain menemukan teknik baru setelah melakukan riset beberapa tahun, Ia juga mendapat bimbingan dari Manager PT Bumi Madu Mandiri Ir.H. Afif Manaf. Dia juga punya seorang asisten sarjana pertanian. Sang asisten dengan setia mendampinginya setiap hari dan memberi beberapa saran.

Pak Raden bukan petani biasa. Ia mengontrol kebun tebunya sambil mengendarai mobil Mitsubishi Estrada double kabin, kendaraan mahal yang sedang tren bagi kalangan penjelajah. Hal seperti itu tergolong langka di Lampung.

Pak Raden bukan petani berdasi, tetapi petani sejati yang sukses. Dan, batang tebu akan membawanya bertambah sukses. Ia memperkirakan akhir tahun ini bakal mendapat uang Rp3 miliar dari hasil panen tebunya.

Dia mengakui tebu memberinya lompatan penghasilan yang tinggi. Pada panen tebu tahun 2006 ia merasakan nikmatnya uang tebu. Ini pertama kali dia menerima uang hasil panen tebu. Padahal pada waktu itu dia tidak berniat menggiling tebu tanamannya.

“Itu adalah tanaman ujicoba saya tahun 2005. Bobotnya belum memuaskan walaupun sudah melebihi hasil tahun sebelumnya,” kata Pak Raden. Ia tidak bersedia menyebutkan berapa uang yang diperolehnya waktu itu. Yang jelas hasilnya jauh melebihi tanam singkong.

Lelaki asli Lampung dari Kampung Karta, Tulangbawang Udik itu sudah puluhan tahun menekuni profesinya sebagai petani singkong sekaligus juragan singkong. Komoditas ini pula yang melambungkan namanya sebagai pedagang besar, yang menghubungkan petani dengan pabrik.

Bagi Pak Raden pendidikan SD sudah cukup asal mampu menekuni bidang yang digeluti dengan serius, maka sukses pun bisa diraih. Dia membuktikannya dengan keberhasilannya saat ini.

Kalaupun saat ini Pak Raden beralih dari singkong ke komoditas tebu, hal itu semata karena gejolak jiwanya yang tidak cepat puas. Tebu merupakan hal baru baginya, tetapi hal itu justru menjadi tantangan untuk ia tekuni.

Petani sukses dari Kampung Karta ini telah dikaruniai 7 putra dan putrid dari hasil perkawinannya dengan perempuan bernama Lamsiana. Putra sulungnya Suhendra, kini kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL). Anak keduanya diberi nama Putri, calon dokter yang sedang menuntut ilmu di Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati.

Kemudian putra ketiga Sofyan, masih di bangku SMAN Dayamurni Tulangbawang, lalu Suryajaya, juga di SMAN Dayamurni. Anak kelima Mira, siswi SMP Karta, yang keenam Sugarman, SD, dan terakhir Resa masih duduk di bangku TK.(amd)

Dulu Juragan Singkong, Kini Petani Tebu

TULANGBAWANG (KORAN_ONLINE): Mulanya hanya iseng-iseng, lalu jatuh cinta. Begitulah pengalaman Basaradin berkenalan dengan tanaman tebu. Ketika masih menjadi juragan singkong, ia sekaligus pemilik armada angkutan truk yang sering dikontrak PT PSMI, PG Bunga Mayang, dan PT Sweet Indo Lampung untuk mengangkut tebu.

Saat itu ia sama sekali tidak tertarik untuk ikut membudidaya tanaman yang mengandung gula itu. Kini Ia menjadi boss tebu di Tulangbawang.

Namun, karena penasaran melihat perusahaan-perusahaan dari luar Lampung menanam investasi di bidang perkebunan tebu, lelaki yang sehari-hari disapa Pak Raden itu, diam-diam “mencuri” beberapa batang bibit tebu. Pak Raden menanam bibit tebu itu di kebunnya. Tanaman itu pun tumbuh subur.

Ketika tebu itu sudah mencapai usia panen, Pak Raden menebangnya seperti yang dilakukan di perusahaan-perusahaan perkebunan tebu yang ada di Lampung Tengah dan Tulangbawang. Saat itu dia tidak menebang untuk produksi, melainkan hanya ditimbang bobotnya per batang.

“Saya hanya menanam sedikit hanya untuk ujicoba,” kata Pak Raden ketika ditemui Tawon di kebun tebunya di Kampung Karta, Kecamatan Tulangbawang Udik, Kabupaten Tulangbawang.

Uji coba menanam tebu itu dilakoninya sejak tahun 1996. Untuk itu lelaki berpostur tinggi langsing itu menyediakan lahan seluas kurang lebih seperempat hektar. Tata cara bertanam tebu yang diterapkan di beberapa perkebunan tebu di Lampung dia tiru. Begitu pula jadwal tanam dan tebang Pak Raden mengikuti jadwal di perusahaan-perusahaan di sekelilingnya.

Tetapi, ketika itu Pak Raden tidak membawa hasil panen tebunya ke pabrik gula, melainkan langsung ia buang dan sebagian ia jadikan bibit. “Kebun saya bongkar pasang setiap tahun,” katanya kepada Tawon.

Ketika ditanya alasannya, mantan juragan ubi kayu itu mengaku belum puas dengan hasil yang didapat dari tanamannya. Bobot per batang tebunya sangat rendah. Ia mencoba berbagai varietas dan bermacam pola tanam. Saking seringnya mencoba berbagai cara itu, ia hafal semua ragam menanam tebu di perusahaan-perusahaan perkebunan di Tulangbawang dan Way Kanan. Begitu pula dengan varietasnya.

Dari ujicoba yang dilakukannya bertahun-tahun itu, ia berhasil menemukan cara menanam tebu yang paling baik dan dengan produktivitas yang tinggi pada tahun 2005. Ia lalu mendaftarkan diri ikut kemitraan mandiri di PT Gunung Madu Plantations tahun 2006.

Dia menamakan teknik tanamnya itu dengan sebutan “bentuk kotak”. Dalam satu kotak itu tebu yang tumbuh akan membentuk rumpun yang jumlah batangnya mencapai 40 batang lebih.

Selain itu, dengan cara tanam Pak Raden ini, satu batang tebu bisa berbobot 3 kg-4 kg per batang dan jumlah ruasnya pun bisa mencapai 35.

Pak Raden sudah menghitung perkiraan hasil panen kebun tebunya paling rendah 150 ton per hektar. Jumlah ini jauh melampaui target produksi konvensional di PT Gunung Madu Plantations yang sekitar 80 ton perhektar. Dengan luas lahan 54,8 hektar Pak Raden optimis bisa mengantongi keuntungan Rp3 miliar pada panen tahun ini.

“Saya yakin hasil tanam tebu saya bisa mencapai 250 ton perhektar. Kalau 150 ton perkehtar itu bisa sambil tidur saja,” katanya penuh keyakinan.

Diikuti Petani

Bertani tebu di Lampung, khususnya Kabupaten Tulangbawang belum begitu diminati masyarakat. Padahal, keuntungan berkebun tanaman berbatang manis ini cukup menggiurkan.

“Kalau saja petani singkong di Tulangbawang beralih ke tanaman tebu, kehidupannya bakal lebih makmur,” ujar Basaradin.

Basaradin mulai bercocok tanam sejak tahun 2005. Sebelumnya, ia pun bertani singkong. Dan, ternyata hasil tebu lebih menguntungkan. Tanaman tebunya di kampong tersebut kini mencapai 54,8 hektar.

Karena keberhasilannya, sejumlah petani di Menggala pun mulai mengikuti jejaknya. Salah satunya Mahyuddin, yagn mulai tahun 2006 menyisihkan sebagian lahannya untuk ditanami tebu.

Saat ini, tebu milik Mahyuddin yang sudah berumur tujuh bulan mencapai 23,4 ha, sedangkan yagn sedang dalam proses penanaman mencapai 45 ha.

Menurut Mahyuddin, menanam tebu ternyata jauh lebih mudah dan menguntungkan. Sebab, dalam satu hektar bisa menghasilkan tebu 150-280 ton atau 20-22 ton gula. Harga gula di pasaran juga tidak pernah turun apalagi sudah dikontrak, sementara pajak langsung dibayar pabrik. Saat ini saja harga gula di pabrik mencapai Rp5.800/kg. “Sangat menguntungkan bagi petani jika mau bertaham tebu,” ujarnya.

Keberhasilan Basaradin bertani tebu harus diakui. Bahkan, hasil panen tebunya jauh melebihi produksi kebun tebu perusahaan. Namun, keberhasilan itu tidak datang begitu saja. Pola tanam dan bibit unggul merupakan prioritaqs yagn dipilih Basaradin.

Ada beberapa pola tanam dan beberapa varietas tebu yagn terus diuji coba untuk melihat bibit apa dan pola tanam bagaimana yang akan menghasilkan produksi tebu terbaik.

Dengan berbagai uji coba tiga varietas bibit tebu: F-5, GM-19, dan SS-57, serta tiga pola tanam – segi empat, lajur lurus dan memotong – kini hasilnya sudah bisa dibuktikan.

Produksi tebu yang sudah dipanen tahun lalu mencapai antara 150-280 ton/hectare yang menghasilkan 22 ton gula putih. Karena keberhasilannya, sejumlah perusahaan merasa penasaran dan sebagian melakukan survey ke lapangan seperti PTPN Surabaya sudah dua kali mengirim 30 karyawannya setiap kali melakuan penelitian di kebun tebu milik Basaradin.

Kemudian, kata Basaradin, PG Cinta Manis dari Palembang dan PT GMP juga sudah pernah melakuan penelitian di kebunnya. Sementara PT GPM (Gula Putih Mataram) sudah menelepon akan masuk dan melihat kebun Basaradin. “Bahkan ada, ada perusahaan tebu dari Gorontalo yang menelepon mau survey ke sini,” katanya.

Menurut dia, mulai tanam tahun 2005 sudah sekali panen dan hasilnya 280 ton tebu (22 ton gula putih) sudah dibuktikan, padahal perusahaan menargetkan 10 ton gula per hectare.

Petani sukses itu pun tak ragu-ragu menjelaskan kiat suksesnya. Dengan mobil Estrada merah, ia pun mengajak wartawan berkeliling melihat tanaman tebunya yang berumur 5-8 bulan.

Sesekali Basaradin berhenti sambil menunjuk tanaman tebu yang sudah mulai berumur yaitu antara 7-8 bulan, dan kemduian kembali melanjutkan perjalanan ke bagian kebun lainnya.(amd

Polisi Susupi Komputer, Legal atau Ilegal?

JAKARTA (KORAN_ONLINE): Di era cyber penggunaan komputer oleh kriminal adalah hal yang wajar. Perlukah aparat kepolisian diberi kewenangan untuk menyusup dalam komputer tersangka tanpa diketahui?

Pertanyaan itu yang menjadi fokus sebuah jajak pendapat yang digelar perusahaan antivirus F-Secure. Hasilnya? Sebanyak 65 persen responden menolak ide tersebut.

Seperti dikutip detikINET dari blog resmi F-Secure.com, Senin (4/6/2007), sebanyak 1.020 responden berpartisipasi dalam survei tersebut. Pertanyaannya adalah: 'Haruskah Kepolisian diberi kewenangan untuk nge-hack komputer tersangka?'

Sebanyak 23 persen responden setuju dengan pertanyaan itu, 11 persen tidak memberi keputusan, sedangkan 65 persen menolaknya.

Survei dilakukan di lima negara, Swedia, Jerman, Inggris Raya, Finlandia, dan Amerika Serikat. Per negara pun hasilnya berbeda, 91 persen responden asal Jerman menolak kewenangan itu sedangkan di Inggris paling rendah dengan hanya 56 persen yang menolak.

Mikko Hypponen, Chief Research Officer F-Secure, berpendapat masalah ini masih akan mengundang banyak pertanyaan. Salah satunya adalah soal keamanan data. "Aparat Kepolisian terlatih untuk menegakkan hukum dan menyelidiki kejahatan, bukan keamanan data. Bisa sangat susah dan merepotkan untuk memlihara sebuah piranti lunak hacker. Sebuah komputer tersangka bisa saja terinfeksi virus dan program jahat lain setelah disusupi oleh piranti tersebut," ujarnya.

Hal lain yang dikhawatirkan Mikko adalah bagaimana perusahaan antivirus seperti F-Secure menangani hal ini. "Apakah piranti lunak penyusup dari Kepolisian akan diblokir oleh antivirus atau justru sengaja dibiarkan? Lalu piranti lunak negara mana yang akan dibiarkan? Jerman? Amerika Serikat? Israel? Mesir? Iran?" tukas Mikko.

Meski tak menjawab pertanyaan Mikko, Pemerintah Jerman sudah lebih dulu membuat keputusan. Negara yang pernah pecah menjadi dua itu kini melarang penggunaan piranti hacker oleh Kepolisian karena belum jelasnya legalitas piranti lunak tersebut.

Komnas HAM: Ini Pelanggaran Serius

JAKARTA (KORAN_ONLINE) : Komnas HAM mulai melakukan investigasi peristiwa penembakan warga Alastlogo oleh prajurit Marinir. Kemarin, Ketua Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) Abdul Hakim Garuda Nusantara, turun langsung ke Desa Alastlogo.

Garuda tiba di Desa Alastlogo sekitar pukul 13.15. Ia didampingi Sriyana, staf Subkomisi Sosial Politik pada Komnas HAM, serta Irjen Purn Supardi. Oleh Garuda, mantan jenderal itu disebut kerap membantu tugas Komnas HAM.

Selain meninjau lokasi tewasnya para korban, Garuda juga sempat melihat langsung ke lokasi lahan yang menjadi sengketa. Ia juga mengumpulkan keterangan dari para saksi mata peristiwa berdarah Rabu (30/5) itu.

Dari investigasi awal ini, Garuda menyatakan bahwa peristiwa penembakan yang mengakibatkan empat warga tewas tersebut merupakan pelanggaran HAM. ‘’Ini bukan tindakan kriminal biasa. Jelas ini pelanggaran HAM serius,’’ kata Garuda kepada wartawan usai melakukan investigasi awal.

Garuda menjelaskan, kesimpulan sementara itu dia peroleh usai mendengar keterangan dari beberapa saksi mata di tempat kejadian. Termasuk keterangan yang menyebutkan, bahwa tak satu pun warga menggunakan senjata tajam dalam melancarkan protes.

Pria yang kemarin mengenakan baju putih itu berjanji akan terus memantau dan menyelidiki kasus tersebut hingga diperoleh analisa dan kesimpulan. ‘’Ini akan terus kita pantau,’’ terangnya. Menurutnya, hal itu sesuai dengan amanat yang telah diberikan undang-undang terhadap lembaga yang dipimpinnya.
Hasil penyelidikan awal ini yang nanti akan menjadi bahan pembicaraan di rapat Komnas HAM dan para pajabat terkait di tingkat pusat. ‘’Dalam waktu dekat, panglima dan para petinggi militer juga akan kita kita minta keterangannya,’’ ungkap Garuda.

Seperti diberitakan sebelumnya, empat warga Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tewas akibat bentrok dengan aparat TNI AL pada Rabu (30/5) sekitar pukul 10.00. Bentrokan tersebut dipicu protes warga atas langkah TNI AL menggarap lahan di kawasan tanah Puslatpur yang masih disengketakan.

Protes itu pun berlanjut cekcok dengan pekerja PT PG Rajawali sebagai pihak penggarap lahan milik TNI AL itu. Cekcok itu lantas diketahui para anggota Marinir yang sedang menggelar patroli. Lalu tanpa disangka, belasan prajurit Marinir tersebut memberondongkan pelurunya. Empat warga tewas, dan sedikitnya lima orang terluka.

Menurut versi TNI AL, penembakan dilakukan lantaran warga berusaha menyerang aparat dengan senjata tajam dan batu. Sementara warga menyatakan tidak membawa senjata apa-apa saat melancarkan aksi protes penggarapan lahan tersebut. Pengakuan ini pula yang kemarin disampaikan warga kepada Komnas HAM.

Sementara, disinggung apakah Komnas HAM akan segera membentuk tim ad hoc atas kasus terebut, Garuda belum bisa memastikan. Menurutnya, hal itu baru bisa ditentukan setelah menyimpulkan jenis pelanggaran yang dilakukan.

‘’Kita kan belum tahu, apakah ini pelanggaran berat atau pembunuhan berencana. Hanya, kesimpulan sementara, jelas ini merupakan pelanggaran HAM yang serius,’’ katanya berulang kali.
Menurutnya, kepastian itu baru akan diperoleh setelah sejumlah bukti dan keterangan saksi dinilai cukup untuk menyimpulkan kepastiannya.

Yang jelas, menurut Garuda, penghilangan nyawa yang dilakukan anggota Marinir ini bukan hanya mengakibatkan hilangnya rasa aman. ‘’Tapi, hak-hak ekonomi rakyat juga sudah dilanggar oleh mereka. Anda bisa lihat sendiri. Rakyat yang mau mengambil singkongnya, dilarang,’’ katanya.

Garuda menyatakan, apa yang dilakukan oknum marinir dengan melarang warga untuk memanen tanamannya itu sebagai bentuk kesewenang-wenangan yang tidak bisa ditolerir. ‘’Ini intimidasi namanya,’’ akunya.

Karena itu, selain berupaya mengusut pelaku penembakan, Garuda juga berharap TNI tidak melakukan tindakan yang intimidatif. ‘’Mereka juga tidak bisa memanfaatkan lahan ini, karena masih dalam kondisi status quo,’’ pungkasnya.

Minta Pindahkan Puslatpur
Insiden penembakan warga Alastlogo oleh anggota Marinir, Rabu (30/5), juga mendapat perhatian serius dari Komisi I DPR RI. Kemarin, tujuh anggota wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi I turun langsung ke Pasuruan.

Rombongan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Yusron Ihza. Lalu enam anggotanya ialah Permadi, Yuddy Chrisnandi, Djoko Subroto, Arief Mudatsir Mandan, Marcus Silano dan Effendi Choirie.
Kedatangan mereka ini untuk mencari keterangan terkait kronologis tewasnya empat warga tersebut. Serta, soal lahan yang disengketakan warga dengan TNI AL selama puluhan tahun itu.

Sebelum melihat lokasi insiden Alastlogo, rombongan anggota dewan yang membidangi masalah pertahanan dan keamanan ini juga mengikuti pertemuan dengan Pangarmatim Laksda Moekhlas Siddik dan pejabat muspida setempat di pendapa kabupaten. ‘’Hasil pertemuan ini, akan kita bahas dalam pertemuan di pusat nanti,’’ kata Yusron.

Dalam pertemuan itu, Bupati Pasuruan Jusbakir sempat menyatakan keinginannya agar Pangarmatim membatalkan keinginannya untuk terus membangun kawasan Puslatpur (Pusat Latihan Tempur) TNI AL di kawasan Grati. ‘’Mungkin, Komisi I bisa menganggarkan untuk merelokasi ke tempat lain,” ujar bupati.
Namun, keinginan itu ditolak oleh Pangarmatim Laksda Moekhlas Sidik. Pangartim kemudian menjelaskan, pihaknya lebih sepakat untuk mengusut tuntas pelaku penembakan dalam peristiwa Rabu (30/5) lalu itu.

Moekhlas tegas menolak jika insiden itu lantas dijadikan alasan warga agar TNI AL membatalkan rencana menjadikan kawasan itu sebagai lokasi Puslatpur. ‘’Ini berat bagi kita,” katanya sembari menjelaskan bahwa lokasi Pustlapur Grati memang sudah didesain untuk latihan perang TNI AL.

Kepada para anggota komisi I, Pangarmatim juga menjelaskan, sebelum kasus ini mencuat, pihaknya telah berencana merelokasi seluruh warga. Sebab, sangat tidak mungkin pembangunan sarana Puslatpur, sementara pemukiman warga belum direlokasi. ‘’Kita juga akhirnya sepakat untuk memutus kontrak dengan pihak Rajawali,” ungkapnya kemarin.

Sementara, kalangan Komisi I DPR RI sepakat agar kasus penembakan Alastlogo dapat diusut tuntas. Karena itu, mereka berharap agar para petinggi TNI terutama AL tidak berupaya untuk melindungi anggotanya yang diduga terlibat.

Terkait hal ini, Permadi salah satu anggota komisi di sela pertemuan itu mengaku kecewa dengan pernyataan sejumlah petinggi TNI AL. Ia menyayangkan pernyataan yang menyatakan tewasnya para korban akibat pantulan peluru. Menurutnya, pernyataan itu seharusnya tidak perlu dilontarkan. ‘’Apalagi, hasil dari proses investigasi juga belum diketahui,” jelas Permadi.

Karena itu, lelaki yang gemar dengan warna hitam ini mensinyalir pernyataan itu sebagai upaya mengaburkan fakta yang sebenarnya. Secara pribadi, Permadi juga menyayangkan insiden yang menewaskan empat warga desa tersebut. Dirinya juga tak habis pikir, bagaimana aksi brutal itu bisa dilakukan.

Dia juga mendukung adanya upaya investigasi yang melibatkan semua unsur. Termasuk tokoh masyarakat setempan dan ahli balistik. Menurutnya, obyektifitas hasil investigasi akan lebih bisa dipertanggungjawabkan jika hanya mengandalkan petugas.

Kepada wartawan, Effendi Choirie mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh TNI AL terhadap warga Desa Alastlogo, Lekok. Bahkan, dia menuntut adanya reformasi total di tubuh TNI.

‘’Dari dulu kami sudah minta agar diadakannya perombakan di tubuh TNI. Merujuk kejadian ini, kami minta tidak hanya komandan Puslatpur Grati saja yang di copot. Petinggi TNI juga harus segera diganti. Menurut saya, alangkah lebih baiknya petinggi TNI mengundurkan diri. Itu merupakan sifat yang gentleman,” tegas Effendi Choirie di sela-sela acara di Pendapa Kabupaten Pasuruan kemarin.

Apa yang ditegaskan Effendi ini bukan tidak ada alasan. Sebab, menurutnya apa yang dilakukan oleh anggota marinir Rabu (30/5) lalu sudah sangat keterlaluan. TNI AL masih menggunakan prespektif kekerasan dan kekuasaan.

Namun demikian, pergantian pejabat di tingkat TNI ini haruslah dibarengi dengan perubahan di tubuh TNI. Yang mana, petinggi TNI baru nantinya harus mempunyai komitmen keberpihakannya terhadap rakyat.
‘’Petinggi TNI yang baru nantinya harus mempunyai bersumpah tidak ada lagi penembakan terhadap rakyat. Kalau tidak seperti itu, ya sama saja,” terangnya.

Tidak hanya itu, buntut peristiwa kemarin, Effendi juga menyatakan agar lokasi Puslatpur yang ada di Grati dipindahkan. Pasalnya, keberadaan Puslatpur itu dianggapnya sudah tidak layak lagi.
‘’Kalau menurut saya, di Pasuruan ini tidaklah layak ditempati Puslatpur TNI. Karena melihat lokasinya, daerah ini cukup dipadati penduduk. Itu sudah sangat tidak relevan,” katanya.

Untuk itu dirinya berharap TNI AL mencari tempat lain yang bisa dijadikan Puslatpur. Sedang tanah yang diklaim milik TNI tersebut harus dikembalikan kepada rakyat.

‘’TNI AL harusnya bisa mencari tempat lain. Dan nantinya, biaya pencarian tempat tersebut bisa diambil dari APBN. Jangan terus bersengketa dengan rakyat, dan akhirnya rakyatlah yang menjadi korban,” lanjutnya.

Khusus masalah penembakan yang terjadi Rabu lalu, Effendi bersama anggota DPR RI lainnya membuat rekomendasi kepada pemerintah. Dia meminta agar masalah ini ditangani dan diusut secara serius. Dia juga berharap kepada TNI, agar menindak anggotanya dengan tegas. ’’Kami minta dalam persidangan ke 13 anggota, TNI AL menggelarnya secara terbuka. Meski saya tahu ada aturan yang mengikat setiap anggota TNI,” pungkasnya.

13 Marinir Tersangka Pelanggaran HAM Serius

JAKARTA (KORAN_ONLINE) : SETELAH diperiksa secara intensif, Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) Lantamal V surabaya secara resmi menetapkan status tersangka terhadap 13 anggota Marinir pelaku penembakan di desa Alastlogo, Lekok, Grati, Pasuruan. Ke-13 pelaku kini ditahan di Mabes Pomal, Makoarmatim, Surabaya.
Menurut Komandan Pomal Kolonel Laut (Mar) Totok Budi Susanto penetapan status tersangka dilakukan setelah adanya bukti kuat terjadinya tindak pidana. Sedangkan penahanan dilakukan dalam rangka untuk memudahkan penyidikan. ‘’Jadi selain untuk mempermudah melakukan penyidikan, tentunya penahanan sesuai peraturan bertujuan agar tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti,” katanya.

Setidaknya ada beberapa barang bukti yang kini diamankan. Antara lain Senjata yang dipakai ke-13 pasukan itu, selongsong peluru, dan tiga pasang kain baju milik korban. ‘’Barang bukti itu juga sedang kami teliti,” terangnya.

Hal yang tengah diselidiki, adalah ada tidaknya unsur kesengajaan dalam penembakan yang menyebabkan tewasnya lima warga sipil itu. Hal itulah yang saat ini menjadi kontroversi. Untuk itu, kata Totok, materi pemeriksaan dan penyelidikan mayoritas berkutat mengenai hal tersebut. ‘’Kalau ada kesengajaan tentunya sanksinya sangat berat. Namun untuk sementara, keterangan dari tersangka masih menyatakan kalau tewasnya warga akibat rekoset (peluru memantul, red),’’ ungkapnya.
Selain adanya unsur kesengajaan, akan dicari penyebab bentrokan antara warga dan TNI AL.

Penyelidikan akan dilakukan untuk mencari tahu siapa pemicu bentrokan tersebut. Sebab, dari wacana yang beredar, wargalah penyebab utama insiden tersebut. Versi warga, TNI AL yang pertama kali membuat gara-gara yang mengusik ketenangan warga. ‘’Itu yang juga nantinya akan kami dalami,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan pihak Pomal belum mau menyebutkan ke-13 anggota Marinir tersebut. Namun, Totok menyebut nama Letda (mar) Budi santoso sebagai salah satu tersangka dalam kasus penembakan tersebut. Selain itu beberapa anggota marinir yang juga menjadi korban pertikaian tersebut juga menjadi tersangka. Di antaranya, Serda Abdurahman, Kopda Helmi, Kopral Totok, Kopka Warsan, Praka Sariman, dan Pratu Suyatno.

Selain memeriksa ke-13 tersangka, Totok juga melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi. Saksi yang diperiksa adalah warga yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung. Dari keterangan saksi, diharapkan ada informasi penting mengenai peristiwa penembakan tersebut. ‘’Saksi yang kami sementara ada empat orang, namun akan kami tambah jika diperlukan,” katanya.

Sementara itu Kadispen armatim Letkol Laut (KH) Tony Syaiful mengatakan pihak TNI AL sedang berusaha menyelesaikan konflik tanah antara TNI AL dan Warga di Grati. Ada beberapa kebijakan yang menurut Tony akan diberikan kepada warga. Salah satunya mengenai penambahan luas tanah yang akan diberikan kepada warga. ‘’ Kami akan memberikan tanah yang lebih luas dari kesepakatan sebelumnya,” kata Tony.